RIAUMANDIRI.CO - Jaksa telah mengeksekusi MD Rizal. Hal itu seiring perkara yang menjerat mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan itu telah memiliki kekuatan hukum atau inkrah.

Proses eksekusi juga dilakukan terhadap pesakitan lainnya, Tengku Pirda. Untuk nama yang disebutkan terakhir itu adalah tenaga honorer di organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut sekaligus operator alat berat.

Keduanya adalah terpidana korupsi terkait ambruknya turap Danau Tajwid, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Proses eksekusi terhadap kedua terpidana itu dilakukan Jaksa Eksekutor pada Rabu (17/11) kemarin. "Iya. Sudah dieksekusi," ujar Kepala  Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan Silpia Rosalina melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Fusthathul Amul Huzni, Kamis (18/11).

Dikatakan FA Huzni, pelaksanaan eksekusi dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru. Adapun Jaksa Eksekutor yang berperan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah Frederick Daniel Tobing yang merupakan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pelalawan, Jumieko Andra dan Jodi Valdano.

"Atas eksekusi tersebut para terpidana menandatangani Berita Acara terkait pidana badan dan pidana denda," sebut FA Huzni.

Diketahui, MD Rizal dan Tengku Pirda dinyatakan melakukan rasuah sebagaimana tertuang dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Untuk itu, keduanya divonis 2 tahun penjara.

Vonis itu disampaikan majelis hakim yang diketuai Dahlan pada sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Jumat (22/10) sore kemarin. Saat itu, keduanya mengikuti persidangan dari Rutan Pekanbaru.

Majelis hakim sepakat dengan JPU dalam penerapan pasal yang dilanggar oleh keduanya, yaitu Pasal 10 huruf a Undang-undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pidana badan, majelis hakim juga mewajibkan keduanya membayar denda masing-masing Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

"Pada eksekusi tersebut, para terpidana menyampaikan meminta waktu untuk membayar pidana denda sampai dengan tanggal 2 Februari 2022," sebut Kasi Intel.

"Apabila melewati tanggal dimaksud, para terpidana bersedia menjalani pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut," sambung FA Huzni memungkasi.

Dalam dakwaan JPU disebutkan dugaan korupsi yang dilakukan MD Rizal dan Tengku Pirda terjadi pada 12 September 2020, di lokasi Pekerjaan Paket I Revertmen Sungai Kampar-Danau Tajwid di Kecamatan Langgam.

Berawal ketika pada 2018, Dinas PUPR Pelalawan melalui saksi Hardian Syahputra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan kontrak  pekerjaan paket I Revertmen dengan  Harimantua Dibata Siregar, Direktur PT Raja Oloan selaku kontraktor. Nilai kontrak Rp6.163.648.609 dengan waktu pelaksanaan 18 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Pada 27 Desember 2018, capaian  pekerjaan 35,464 persen, dan dilakukan pencairan uang pekerjaan Paket I Revertmen kepada PT Raja Oloan Rp2.076.536.745. Oleh karena akan berakhir masa kontrak pekerjaan Paket I Revertmen tersebut pada 31 Desember 2018, namun pekerjaan belum terlaksana 100 persen. 

Atas hal itu, dilakukan addendum perpanjangan waktu selama 50 hari dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019 berdasarkan kontrak addendum No.614-PUPR-SDA/BANJIR/ADD.1-KTR/2018/29 tanggal 27 Desember 2018," ujar JPU.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 614/PUPR-SDA/BANJIR/BAP/2019/001 tanggal 19 Februari 2019,  pekerjaan Paket I Revertmen pada Dinas PUPR Pelalawan  2018 tersebut telah selesai dilaksanakan 100 persen. Pekerjaan paket I Revertmen tersebut telah tercatat dan merupakan aset daerah Kabupaten Pelalawan.

Pekerjaan Paket I Revertmen pada dinas PUPR Pelalawan Tahun Anggaran 2018 yang telah diselesaikan tersebut, tidak dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR Pelalawan kepada rekanan atas sisa pekerjaan sebanyak 64,536 persen. Sisa pembayaran itu mencapai Rp4.087.112.864. 

Adapun alasannya, yakni fisik pekerjaan tidak dapat diukur secara nyata dan volume tidak dapat ditentukan (dihitung) bedasarkan hasil joint audit dengan Fakultas Teknik Sipil Universitas Lancang Kuning.

Dengan demikian, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh  PT Raja Oloan, dinilai progresnya belum selesai 100 persen. Padahal fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100 persen sesuai kontrak, dan  PT Raja Oloan selaku kontraktor  tidak mendapatkan pembayaran atas sisa pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

Akhirnya pada 14 Januari 2020, Pemkab Pelalawan pada Dinas PUPR, PPK Dinas PUPR dalam pekerjaan Paket I Revertmen Sungai Kampar-Danau Tajwid, digugat oleh PT Raja Oloan di PN Pelalawan. Ketika itu, diangkat MD Rizal selaku Plt Dinas PUPR Pelalawan, terhitung 15 Juli 2020. Segala urusan dan tugas Dinas PUPR di sana, menjadi tanggung jawab MD Rizal.

Beberapa hari setelah MD Rizal menjabat, keluar putusan hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN/Plw tanggal 21 Juli 2020 yang telah memeriksa perkara perdata antara PT Raja Oloan sebagai penggugat melawan Pemkab Pelalawan pada Dinas PUPR. Pengadilan memutuskan, menghukum tergugat yakni Pemkab Pelalawan pada Dinas PUPR, untuk membayar ganti kerugian kepada PT Raja Oloan sejumlah Rp4.087.112.864.

Atas putusan PN Pelalawan itu, Pemkab Pelalawan pada Dinas PUPR dan PPK pekerjaan Paket I Revertmen Sungai Kampar–Danau Tajwid, tetap tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Kemudian, mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru pada tanggal 30 Juli 2020.

Untuk memperkuat dasar atau alasan bahwa benar pembayaran Pekerjaan Paket I Revertmen pada dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018 tidak dapat dilakukan, yang dinilai fisik pekerjaan tidak dapat diukur secara nyata dan volume tidak dapat ditentukan (dihitung) berdasarkan hasil joint audit dengan Fakultas Teknik Sipil Universitas Lancang Kuning, MD Rizal menghubungi terdakwa Tengku Pirda selaku Operator Excavator.

Terdakwa MD Rizal memberi perintah pada terdakwa Tengku Pirda untuk membawa satu unit alat berat berupa excavator jenis long milik Dinas PUPR Pelalawan ke lokasi pekerjaan Paket I Revertmen pada Dinas PUPR Pelalawan.

Terdakwa MD Rizal lalu mengarahkan Tengku Pirda untuk melakukan pengerukkan tanah sisi sebelah darat atau jalan sepanjang kurang lebih 15 meter. Kemudian mendorong bagian badan sheet pile dan capping beam dengan menggunakan excavator sehingga bagian badan sheetpile menjadi patah dan jatuh ke sungai, besi tulangan sheet pile putus dengan permukaan patah rata.

Namun satu bagian potongan sheet pile masih tertancap dalam tanah dengan kondisi miring. Kemudian terdapat luka atau sayatan atau robekan pada bagian atas sheet pile, capping beam atau kepala turap ukuran 65x50 menjadi patah dan retak serta Tie Roddan batang sheet pile yang terhubung dengan baut/ nut terlepas dari batang sheet pile.

Atas hal tersebut, kondisi pekerjaan Paket I Revertmen menjadi hancur dan rusak, atau tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya fungsi suatu pekerjaan turap. Seolah-olah hancur dan rusaknya, atau tidak dapat dipakainya turap tersebut adalah karena kesalahan PT Raja Oloan selaku Kontraktor Pelaksana.

Padahal seharusnya, dijaga karena berada dalam penguasaan atau dikuasai oleh terdakwa MD Rizal yang menjabat selaku Pelaksana Tugas Dinas PUPR Pelalawan.

Berdasarkan hasil laporan penelitian dari Prof Dr Ir H Sugeng Wiyono MMT A-Utama, selaku ahli fisik atau Guru Besar Teknik Sipil Universitas Islam Riau (UIR), yang telah melakukan penelitian dan pemeriksaan serta pengukuran pada tanggal 2 Februari 2021 terhadap hancurnya atau rusaknya pekerjaan Paket I Revertmen itu, memberikan kesimpulan penelitian atau pemeriksaan telah terjadi kerusakan bangunan turap.

Meskipun dengan telah dirusaknya atau dihancurkannya pekerjaan Paket I Revertmen (turap) tersebut, oleh terdakwa MD Rizal bersama Tengku Pirda, dengan maksud untuk membuktikan sebaliknya bahwa benar pekerjaan dimaksud tidak dapat dibayarkan.

Namun berdasarkan putusan PT Pekanbaru justru menguatkan putusan PN Pelalawan agar Pemkab Pelalawan pada Dinas PUPR, membayarkan sisa uang kontrak pekerjaan Paket I Revertmen Sungai Kampar-Danau Tajwid.

Akibat perbuatan kedua terdakwa ditambahkan JPU, membutuhkan biaya pemulihan atau perbaikan untuk dapat kembali kepada kondisi semula sejumlah Rp369.817.700.

Reporter : Dodi Ferdian

Editor : M Ihsan Yurin