RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soerkano Putri menyatakan siap menjadi bumper atau pasang badan untuk membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait banyaknya kritik kepada pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Megawati itu mengejutkan  karena disampaikan di Indonesia yang menganut paham demokrasi ini.

"Konstitusi juga menjamin warga negaranya untuk menyampaikan pendapatnya, salah satunya berupa kritik," kata Jamil kepada media ini, Kamis (19/8/2021).

Karena itu, Jamil menilai sangat aneh bila Megawati meminta kritik harus konstruktif atau yang ada solusinya. Padahal tidak ada aturan yang mewajibkan hal itu.

"Lagi pula, presiden sebagai eksekutif memang bertugas sebagai eksekutor. Untuk itu, tugas eksekutif mencari solusi atas kritik yang disampaikan rakyatnya agar eksekusinya efisien dan efektif," kata Dekan FIKOM IISIP 1996 - 1999 itu.

Karena itu, ulas Jamil, sangat berlebihan bila Megawati harus pasang badan bila Jokowi terus dikritik. Sebab kritik merupakan bagian yng tak dapat dipisahkan dari demokrasi.

"Jadi, kalau ada anak bangsa yang harus pasang badan untuk menangkal kritik, itu mengindikasikan bahwa yang bersangkutan belum siap berdemokrasi. Padahal semua tahu demokrasi itu pasti berisik. Aneka pendapat dan kritik akan terus menggema di alam demokrasi," tegas Jamil.

Siapa yang tidak siap dengan berisiknya demokrasi, kata Jamil, maka orang yang bersangkutan secara alaniah akan tersingkir.

Dia berharap, semoga Megawati tidak termasuk yang gagap dengan berisiknya demokrasi hingga harus sampai mau pasang badan untuk membela Jokowi.