RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Sejumlah kader PDIP, seperti Puan Maharani, Effendi Simbolon, dan Masinton Pasaribu, kerap mengkritisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini.

Kritik kader PDIP itu menimbulkan banyak spekulasi. PDIP dinilai sudah tidak sejalan dengan Jokowi.  Presiden Jokowi dikesankan lebih mendengarkan Luhut Binsar Panjaitan daripada Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri.

Namun pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai spekulasi tersebut tampaknya kurang berdasar, khususnya bila dikaitkan dengan Effendi Simbolon. Sebab, selama ini terutama Effendi Simbolon memang kerap mengkritik Jokowi. Hal itu sudah dilakukannya sejak Jokowi menjadi Presiden pada 2014.

"Puan dan Masinton memang melakukan kritik terhadap Pemerintahan Jokowi baru nyaring terdengar belakangan ini. Namun, kritik dua sosok ini terlihat sangat terukur yang diperkirakan tidak akan menggoyahkan, apalagi menjatuhkan Pemerintahan Jokowi," kata pengajar Universitas Esa Unggul itu kepada media ini, Jumat (6/8/2021).

Kritik Puan, Effendi, dan Masinton terhadap Pemerintahan Jokowi menurut penulis buku Tipologi Pesan Persuasif itu, masih dalam rambu-rambu partai pendukung pemerintah.

"Kritik yang mereka layangkan hanya basa basi untuk mengecoh masyarakat yang seolah-olah pro rakyat," nilai Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999 itu.

Menurut Jamil, tiga sosok tersebut ingin memposisioningkan partainya sebagai pembela rakyat, terutama dalam penanganan Covid-19. Posisioning ini perlu ditanamkan ke masyarakat untuk kepentingan Pileg dan Pilpres 2024.

Karena itu, kritik mereka lebih berorientasi untuk kepentingan Puan pada Pilpres 2024dan PDIP. Mereka melakukan hal itu untuk mengerek popularitas dan elektabilitas Puan dan partainya.

PDIP, meskipun elektabilitasnya masih tertinggi, namun trennya terus menurun. Hal ini tampaknya membuat PDIP mulai gelisah.

Puan yang digadang-gadang akan menjadi capres pada Pilpres 2024, elektabilitasnya juga masih sangat rendah. Hal ini juga meresahkan elit partai PDIP.

Untuk meningkatkan elektabilitas partai dan Puan,  mereka ingin mengubah dari partai pendukung pemerintah menjadi partai yang kritis. Namun untuk mengubah itu tampaknya tidak cukup hanya mengkritisi pemerintahan Jokowi setengah hati. Mereka harus mengubah kritik mereka layaknya partai oposisi.

"Pada tahap itulah mereka akan menghadapi dilema. PDIP dan Puan akan menjadi partai dan sosok yang tidak punya identitas. Kalau itu terjadi, maka elektabilitas PDIP dan Puan akan semakin terjun payung. Tentu hal itu tidak akan dikehendaki elit PDIP," tegas Jamil.