KUala Lumpur (HR)- Perdebatan terkait hukuman dalam syariat Islam, yang mengatur eksekusi dengan lemparan batu serta pemotongan anggota tubuh, terus memanas di Malaysia yang dipicu oleh Partai Islam se-Malaysia.
Dilansir dari Reuters, Kamis (16/4), pembahasan mengenai hukuman itu menambah tekanan bagi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang tengah berusaha mengamankan suara mayoritas Muslim.
PAS mendesak agar hudud diakui dalam konstitusi federal, sehingga dapat diimplementasikan di Kelantan yang dikuasai oleh PAS, berpotensi memecah koalisi nasional.
Perbedaan pendapat saat ini telah terlihat di UMNO, yang berkuasa di Malaysia. Kubu konservatif partai pendukung Najib itu, melihat isu hudud sebagai kesempatan untuk menaikkan citra Islam UMNO.
Politisi UMNO di Kelantan secara terbuka mendorong hudud, walau di tingkat nasional partai itu belum menyatakan sikap secara resmi. Najib juga belum menyatakan pandanganannya.
Wan Saiful Wan Jan dari Institut Demokrasi dan Urusan Ekonomi (Ideas) yang berbasis di Kuala Lumpur, menyebut hudud sebenarnya telah ada sejak lama di Malaysia, walau tetap dibawah kendali ketat oleh kepemimpinan sebelumnya.
Diamnya Najib disebutnya kini mendorong para pendukung hudud, membuat pihak lain sulit berargumen dalam dialog yang rasional. Mantan PM Mahathir Mohamad telah mengeluarkan kritik kerasnya pada Najib.
Mahathir mengatakan Najib tidak cukup tegas, untuk meredam kebisingan terkait hudud, serta menuntutnya untuk mengundurkan diri. Mahathir juga mengkritik para pemimpin UMNO yang mendukung hudud.
"Tujuan PAS dalam memperkenalkan hudud adalah untuk kepentingan politik. Ini membuat hudud sebagai hukuman milik PAS, yang mendapat dukungan dari UMNO yang tidak Islami," sebut Mahathir.viv/ivi)