RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Penyekatan yang dilakukan di sejumlah titik di jalan Pekanbaru dalam rangka Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang berlaku mulai Senin (26/7) hingga (2/8) menuai kritik dari masyarakat. Hal itu karena saat ingin melintasi penyekatan, warga harus harus menunjukkan kartu vaksinasi.

Salah satu warga Pekanbaru, Wahyu Putra mengatakan penyekatan yang dilakukan di Pekanbaru pada saat stok vaksin dosis pertama langka merupakan suatu kekeliruan.

"Minggu lalu saya mau vaksin. Tapi, tidak bisa karena stok vaksin udah enggak ada. Bus vaksinasi keliling juga udah berhenti beroperasi karena stoknya enggak ada. Sekarang PPKM level 4 ini harus nunjukin kartu vaksin pula baru bisa lewat," ujar warga Marpoyan Damai itu.

"Sekarang ini kerjaan saya harus keluar masuk kota Pekanbaru. Kalau begini, kan, saya jadi enggak bisa kerja. Tanggungan saat ini apalagi lagi banyak. Rentang waktu PPKM ini pun lama kali sampai 2 Agustus nanti, ini jadinya gimana, kan keliru," tambahnya.

Warga Pekanbaru lainnya, Razak, juga mengatakan penyekatan pada PPKM ini menyusahkan masyarakat.

"Keluar masuk Pekanbaru saat penyekatan ini sangat menyusahkan masyarakat karena harus tunjukkan kartu vaksin. Kalau prosedur vaksin di Pekanbaru ini enggak ribet, pasti enggak akan begini jadinya. Maksudnya gini, mau vaksin aja kita harus antre panjang. Ini kan menimbulkan kerumunan. Sementara di tempat lain tidak boleh ada kerumunan, ini kan enggak worth it. Jangan mentang-mentang ada vaksin, jadi boleh berkerumun," ungkapnya.

"Tapi misalnya penyekatan ini memang untuk mengurangi keramaian, angka grafik kerumunan atau kasus Covid-19 juga memang menurun, ya silakan,"tambahnya.

Selain itu, ia juga bingung terhadap kebijakan pemerintah yang selalu mengganti istilah PPKM ini.

"Sebenarnya siapa, sih, yang membisikkan agar kebijakan ini selalu berganti-ganti nama?" katanya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Rawa El Amadi, mengatakan kebijakan penyekatan saat menunjukkan kartu vaksin tersebut sesuatu hal yang tidak optimal.

"Saat ini kebijakan itu hanya memaksakan kehendak aja terhadap masyarakat. Seharusnya tidak boleh kayak gitu. Menyuruh masyarakat putar balik karena enggak ada kartu vaksin itu ngapain. Malah stok vaksin nggak ada sekarang. Untuk apa kebijakan seperti itu," kata Rawa El Amadi yang juga dosen Universitas Riau itu.

Reporter : Taufik Mulia Harahap

Editor : M Ihsan Yurin