SELATPANJANG (HR)–Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  berharap para pengusaha yang beroperasi di kepulauan itu hendaknya berkontribusi aktif dalam mendukung program pembangunan.

Peran pengusaha atau pihak swasta sangat diharapkan, terutama dengan kondisi kebijakan pemerintah pusat yang tahun ini melakukan pemotongan dana bagi hasil, yang seyogianya akan dikucurkan untuk pendanaan berbagai item pembangunan itu.

Ada pengurangan yang cukup siginifikan yang memangkas anggaran pembangunan di daerah, yang berimplikasi akan tertundanya beberapa jenis program pembangunan itu.
Menyikapi hal itu, beharap potensi PAD dari berbagai retribusi yang akan masuk ke kas daerah itu menjadi salah satu solusi pelaksanaan program pembangunan dimaksud.
Demikian diungkapkan Bupati Kepulauan Meranti H Irwan, melalui Kepala DPPKAD Bambang Supriyanto, kepada Haluan Riau di Selatpanjang Selasa (14/4).

Bambang mengaku kalau Meranti memiliki potensi pendapatan asli daerah. Salah satunya terdapat dari sarang walet yang lumayan banyak itu, dan hampir sepanjang tahun tidak pernah berhenti berproduksi.

Dikatakannya, mulai tahun diharapkan kepada para pengusaha sarang burung walet itu agar berkontribusi membantu pemerintah. Terutama dengan permasalahan kekurangan anggaran dana pembangunan yang terpaksa harus dilakukan penciutan bahkan penundaan pelaksanaanya.

"Untuk kita sangat berharap kontribusi pengusaha dala mendukung pemerintah melalui penyetoran berbagai kewajiban masyarakat yang mestinya diserahkan ke pemerintah itu,”katanya.

Selain itu, juga diharapkan kejujuran para pengusaha untuk melaporkan usahanya itu kepada instansi teknis terkait. Sebab sejauh ini masih banyak pengusaha yang terkesan kucing-kucingan  dengan petugas lapangan dalam hal pendataan usaha itu.

Sebab umumnya rumah atau bangunan maupun ruko tempat penangkaran burung walet itu tidak berpenghuni. Dan hanya dikunjungi pemilik saat melakukan panen. Sehingga petugas pendata tidak bisa berbuat banyak untuk mengetahui siapa pemilik usaha itu.

“Kita berharap ada kerjasama yang menguntungkan antara pengusaha dengan pemerintah daerah itu. Dan belum berhasilnya pendataan yang dilakukan selama ini, bukan berarti pengusaha tidak akan bisa ditemukan. Kita bisa saja melakukan tindakan penyegelan di tempat usaha itu, hanya untuk mengetahui pemilik bangunan atau sarang burung tersebut," ujarnya.

Namun, pihaknya masih belum melakukan hal tu, dan masih tetap berharap ada kesadaran dari para pengusaha untuk memberitahukan keberadaan usahanya serta produksinya setiap kali panen itu.

"Itu yang kita harapkan sehingga kedepan kontribusi para pengusaha semakin nyata guna mendukung program pemerintah secara berkesinambungan itu,”jelas Bambang.
Ditambahkannya, sejauh ini pengusaha sarang walet itu yang sudah bergabung dalam asosisasi juga masih sangat sedikit.

Sejauh ini yang mau bergabung baru sekitar 80-an pengusaha. Sementara diketahui jumlah sarang walet di seluruh Kepulauan Meranti hingga mencapai ribuan penangkaran itu.

Menurutnya, pihaknya sejauh ini masih mengimbau para pengusaha sarang walet agar dengan kesadaran sendiri melaporkan dan menyetorkan retribusi sesuai dengan ketentuan hukum yang masih berlaku. Yakni sesuai dengan peraturan dari kabupaten induk yang masih dipakai para pengusaha tersebut. ***