Sukseskan PON XX di Papua, DPD RI Rakor dengan Gubernur se-Indonesia

Sukseskan PON XX di Papua, DPD RI Rakor dengan Gubernur se-Indonesia

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - DPD RI melakukan rapat koordinasi dengan gubernur se Indonesia dalam upaya menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua awal Oktober 2021 medatang, di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (1/4/2021).

Rapat yang dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti itu juga dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Ketua Umum KONI Pusat, Ketua PB PON XX Papua dan Ketua Umum KONI Provinsi se Indonesia.

Salah satu yang dibahas dalam rapat tersebut adalah masalah anggaran. Seperti dilaporkan Ketua Umum KONI Pusat, beberapa pemerintah provinsi memang tidak menganggarkan secara cukup untuk KONI daerah dalam APBD 2021 karena berasumsi PON XX Papua akan ditunda lagi akibat pandemi Covid-19 yang belum mereda.

Terkait dengan hal itu, Ketua DPD RI LaNyalla memberikan solusi penambahan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi untuk KONI daerah masing-masing.

Salah satu upaya yang ditawarkan LaNyalla adalah dengan mengacu ke PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD.

"Kiranya saudara gubernur dapat menempuh upaya yang lazim disebut sebagai Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD, dengan memperhatikan kaidah serta norma keuangan dan hukum,” saran LaNyalla.

Dengan itu pula, DPD RI mengundang dari Kemendagri dan Jamdatun Kejaksaan Agung dalam Rakor tersebut untuk membantu gubernur dalam memastikan bahwa dukungan anggaran melalui skema Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD bukanlah kesalahan atau kekeliruan.

Ditekankan mantan Ketua Umum PSSI itu, persiapan dan dukungan anggaran bagi KONI daerah sangat penting. Terlebih untuk biaya pemberangkatan, akomodasi, tranportasi lokal dan pemulangan kontingen dari beberapa Provinsi yang cukup jauh dari Papua.

"Hal itu memerlukan dukungan anggaran yang tidak kecil. Apalagi ada beberapa venue yang hanya bisa ditempuh melalui jalur udara dan laut sehingga harus menjadi perhatian. Konsekuensinya, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk transportasi," jelasnya


Tags DPD RI