RIAUMANDIRI.CO, JAYAPURA - Merasa kecewa dengan hasil seleksi yang dianggap tidak adil, puluhan anggota polisi yang merupakan peserta seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan 50 tahun anggaran 2021 wilayah Polda Papua melakukan aksi protes di Markas Polda Papua, Jumat (12/3/2021) malam.

Mereka meminta hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Panitia Daerah (Panda) Polda Papua dibatalkan. Pasalnya dari kuota Otsus melalui program afirmasi Otsus Papua , jatah polisi di wilayah Panda Polda Papua, yang berhak mendapatkan kuota untuk mengikuti pendidikan SIP adalah sebanyak 150 orang, namun dari hasil seleksi kali ini polisi yang diterima hanya 41 orang.

Tak hanya itu, dari Telegram Assiten Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri nomor B/466/REN.2.3/2021/SSDM kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri , tentang permintaan penyiapan tempat pendidikan SIP tahun anggaran 2021, tercatat adanya penambahan peserta didik SIP seluruh Indonesia dari 1.500 orang, menjadi 1.800 orang peserta didik.

Tambahan peserta didik SIP gelombang ke 50 ini masuk dari Polda Papua, dan Polda Papua Barat, sebanyak 300 peserta didik. Hal ini sesuai Surat Kapolda Papua Nomor: R/24/I/DIK/2.2/2021, tentang permohonan penambahan kuota seleksi pendidikan SIP angkatan 50 tahun anggaran 2021 sebanyak 150 orang.

Surat Kapolda Papua Barat Nomor: R/11/I/DIK/2.2/2021/Rp SDM tentang permohonan penambahan kuota didik seleksi pendidikan tahun anggaran 2021 Panda Papua Barat. Dimana penambahan peserta didik tersebut dari Papua, dan Papua Barat, dibiayai oleh anggaran dana hibah Pemprov Papua, dan Pemprov Papua Barat.Merasa kecewa dengan hasil seleksi yang dianggap tidak adil, puluhan anggota polisi yang merupakan peserta seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan 50 tahun anggaran 2021 wilayah Polda Papua, melakukan aksi protes di Markas Polda Papua, Jumat (12/3/2021) malam.

Mereka meminta hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Panitia Daerah (Panda) Polda Papua dibatalkan. Pasalnya dari kuota Otsus melalui program afirmasi Otsus Papua , jatah polisi di wilayah Panda Polda Papua, yang berhak mendapatkan kuota untuk mengikuti pendidikan SIP adalah sebanyak 150 orang, namun dari hasil seleksi kali ini polisi yang diterima hanya 41 orang.

Tak hanya itu, dari Telegram Assiten Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri nomor B/466/REN.2.3/2021/SSDM kepada Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri , tentang permintaan penyiapan tempat pendidikan SIP tahun anggaran 2021, tercatat adanya penambahan peserta didik SIP seluruh Indonesia dari 1.500 orang, menjadi 1.800 orang peserta didik.

Tambahan peserta didik SIP gelombang ke 50 ini masuk dari Polda Papua, dan Polda Papua Barat, sebanyak 300 peserta didik. Hal ini sesuai Surat Kapolda Papua Nomor: R/24/I/DIK/2.2/2021, tentang permohonan penambahan kuota seleksi pendidikan SIP angkatan 50 tahun anggaran 2021 sebanyak 150 orang.

Surat Kapolda Papua Barat Nomor: R/11/I/DIK/2.2/2021/Rp SDM tentang permohonan penambahan kuota didik seleksi pendidikan tahun anggaran 2021 Panda Papua Barat. Dimana penambahan peserta didik tersebut dari Papua, dan Papua Barat, dibiayai oleh anggaran dana hibah Pemprov Papua, dan Pemprov Papua Barat.Tak berselang lama, puluhan anggota polisi ini ditemui oleh dua anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun hasil pertemuan mereka yang berjalan hampir tiga jam, tak juga membuahkan hasil. Walaupun pihak Majelis Rakyat Papua memberikan jaminan bahwa hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan pimpinan Polda Papua. Namun jaminan tersebut dianggap sudah terlambat.

"Kami menghargai masukkan dari bapak dan ibu dari MRP, tapi ini waktunya sudah mepet. Besok yang lulus sudah berangkat. Terus nasib kami bagaimana. Kami malu sekali, hanya anggota MRP dan pak Pendeta yang datang temui kami. Mana para pejabat utama. Kami ini polisi aktif , datang dan berdiri kasih kepastian bagi kami, kami anggota aktif. Kami malu kenapa yang temui kami bapak dan ibu dari MRP dan bapak pendeta juga dari Barisan Merah Putih, yang kasih penjelasan kepada kami, kenapa bukan pimpinan kami," ungkap salah seorang anggota polisi.

Setelah melakukan aksi protes di lobi utama Polda Papua, puluhan polisi ini kemudian bergerak menuju ke kediaman Wakil Gubenur Papua. Para polisi ini hendak meminta Wakil Gubenur Papua, untuk membatalkan program afirmasi Otsus yang digunakan dalam seleksi SIP angkatan 50 tahun 2021.

"Kita menuju ke bapak wakil gubernur. Kita ke orang tua kita. Kita minta beliau untuk intervensi hal ini. Ini program otonomi khusus , di Polda tidak ada pejabat utama yang terima kita, mana itu Karo SDM, kenapa menghilang, kenapa tidak temui kami dan berikan penjelasan kepada kami. Kami ini rata-rata sudah tujuh kali tes perwira. Kami yang seleksi dan sudah lewati 13 item seleksi, tetap tidak lulus. Nama kami awalnya ada, tapi pas hasil seleksi diumumkan, nama kami tidak ada. Ini kenapa bisa terjadi. Rekan-rekan, kita semua sekarang ke Bapak Wakil Gubenur Papua," kata seorang anggota polisi.

Kedatangan puluhan polisi tersebut membuat kaget para petugas keamanan di kediaman Wagub Papua. Mereka sempat menunggu koordinasi untuk bertemu dengan Wakil Gubenur Papua, Klemen Tinal dengan pihak Protokoler dan Rumah Tangga Wakil Gubenur yang sedang beristirahat. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak protokoler akhirnya anggota polisi ini dapat menemui Wagub Papua, Klemen Tinal dikediamannya.

Salah satu anggota polisi Bripka Fanny Krebru yang ditunjuk sebagai juru bicara peserta seleksi SIP, kepada wartawan mengatakan, protes dari rekan-rekannya yang merupakan anggota polisi peserta seleksi SIP ini dikarenakan hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua tahun 2021 tidak sepenuhnya putra putri Papua, yang lulus.

Padahal program afirmasi Otsus sudah menjamin putra dan putri asli Papua, berhak mendapatkan pendidikan lanjutan sekolah perwira. Ironisnya pihak Pemda Papua, dan Polda Papua, telah menandatangani MoU tentang program afirmasi Otsus bagi putra-putri asli Papua, yang dibiayai oleh dana otonomi khusus. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Fanny bersama 109 anggota polisi yang tidak lulus tersebut, meminta hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua harus dibatalkan.

" Peserta seleksi SIP gelombang ke 50 tahun 2021, permintaan kami, kalau memang itu benar menggunakan dana Otsus, maka harus dibatalkan, karena jumlah atau kuota peserta didik SIP di wilayah Polda Papua, tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama antara Polda Papua, dan juga Pemerintah Provinsi Papua," ungkap Fanny. Lanjut Fanny, untuk hasil seleksi kali ini diharapakan pihak panitia tidak membawa program afirmasi Otsus, di mana hal tersebut karena tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan namun menggunakan kuota reguler.

Jadi, kalau memang para peserta seleksi yang lulus itu tetap mau diberangkatkan (mengikuti pendidikan), berarti jangan menggunakan kuota Otsus, tapi itu menggunakan kuota reguler yang memang diperuntukkan dari Mabes Polri . Karena yang diperuntukkan dari Mabes Polri untuk Polda Papua hanya 41 orang, dan ditambah dari kuota Otsus 150 orang, jadi mereka yang berangkat 169 orang.

"Tentang hasil mereka ini masuk kuota Otsus, hanya pimpinan kami yang tahu. Dari SDM (Karo SDM) ataupun pimpinan tertinggi kami Polda Papua. Kuota sesuai telegram Kapolri yang diterima terkait SIP ini sebanyak 150 orang. Namun kami yang kemarin daftar hanya 108 orang," tegasnya.

Wakil Gubernur Papua, Klemens Tinal usai melakukan pertemuan dengan 13 orang perwakilan polisi mengatakan, Pemprov Papua tetap mendukung kemajuan putra-putri asli Papua, yang merupakan anggota Polri untuk melakukan pendidikan perwira. Pemprov Papua sendiri telah melakukan MoU dengan Polda Papua terkait program afirmasi Otsus Papua.

"Tetap dengan kepolisian (Polda Papua), kita mendukung penuh, apalagi kalau ada anak-anak Papua di kepolisian tentu kita secara anggaran kita akan bantu. Nah ini kan MoU dengan Polda Papua tentang Afirmasi Otsus baru berjalan kita mendukung sambil melihat progres yang di lakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua. Kita akan evaluasi ke depannya, semakin lama akan semakin baik. Kita sudah MoU dengan Polda, tapi soal dana belum. Dana kita belum kirim, secara fisiknya. Tapi MoU sudah. Sehingga memang nanti dari hasil ini seperti apa baru ditindaklanjuti dengan realisasi anggaran," ujar Klemen Tinal singkat.

Usai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua. Ratusan anggota polisi ini langsung menuju ke kediaman Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk melakukan pertemuan dengan orang nomor satu di wilayah Provinsi Papua. Belum ada keterangan resmi dari pejabat utama Polda Papua, terkait aksi protes para anggota polisi peserta seleksi SIP gelombang 50 yang dinyatakan tidak lulus tersebut.

Reporter : Dolly

Sumber : Sindonews

Editor : Nandra F Piliang