SELATPANJANG (HR)- Dampak dari pengurangan anggaran yang diterima daerah dari pusat sebesar lebih kurang Rp 256 miliar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyikapinya dengan melakukan berbagai penyesuaian anggaran. Dimana dilakukan pemotongan anggaran dimasing-masing SKPD sebesar 25 persen dari anggaran yang sebelumnya sudah disahkan itu.

Seperti pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kepulauan Meranti sebagai SKPD yang mendapatkan anggaran terbesar terpaksa dilakukan pemotongan hingga senilai Rp 80 miliar dari Rp300 miliar lebih alokasi anggaran pembangunan bagi instansi tersebut tahun 2015 ini. Tapi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dengan memotong DBH tersebut, maka akan kita lakukan beberap ahl penyesuaian anggaran dan juga pelaksanaannya.

Kepala Dinas PU, H Ardhahni kepada wartawan di Selatpanjang Senin (13/4)  mengungkapkan, walau dipastikan akanada pengurangan anggran cukup besar di SKPD yang dipimpinnya itu, namun sejauh ini masih belum bisa menyebutkan proram kerja atau pembangunan seperti apa yang akan ditunda pelaksanaannya itu.

“Kita belum bisa menyebutkan item-item kegiatan yang akan dipending pelaksanaannya. Walaupun pada prispnya perkerjaan yang sifatnya prioritas akan tetap diutamakan, terutama yang berkaitan dengan kemasyarakatan," katanya.

Namun demikian mana saja jensi proyek yang akan ditunda pelaksaaannya itu tentu haru disepakati terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait. Dan kita akan segera membahasnya dan langsung ditetapkan kembali.

"Semua yang  kita usulkan adalah prioritas dan menjadi keperluan masyarakat luas. Namun karena anggarannya dikurangi, mau tak mau kita harus melakukan penyesuaian," pungkasnya.(jos)