Jazilul Fawaid Soal Sejarah Tak Wajib: Nadiem Harus Belajar Lagi

Jazilul Fawaid Soal Sejarah Tak Wajib: Nadiem Harus Belajar Lagi

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengkritik rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadikan sejarah tak lagi mata pelajaran wajib.

Dia meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim belajar kembali. Menurutnya, rencana tersebut melemahkan visi pendidikan Indonesia dan pembentukan mental bangsa.

"Untuk merumuskan visi dan misi pendidikan ke depan, Mendikbud harus belajar lagi, supaya tidak mudah begitu saja menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum SMA," kata Jazilul seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (19/9/2020).


Jazilul menyebut Nadiem buta sejarah. Mengutip ungkapan Presiden Sukarno, Jazilul menekankan prinsip bangsa Indonesia untuk jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Politikus PKB itu mengkhawatirkan Indonesia lambat laun melupakan jati diri jika pelajaran sejarah tak lagi wajib. Ia meminta kebijakan tersebut dikaji ulang.

"Kebijakan itu akan membuat generasi muda Indonesia terancam identitas dan jati dirinya. Sehingga bukan tidak mungkin di masa mendatang Indonesia akan bubar," ucapnya.

Kemendikbud berencana membuat mata pelajaran sejarah menjadi tidak wajib dipelajari siswa SMA dan sederajat. Hal itu diketahui dari rencana penyederhanaan kurikulum yang akan diterapkan Maret 2021.

Dalam hal ini, pelajaran sejarah digabung dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) di kelas 10. Sementara Bagi kelas 11 dan 12 mata pelajaran sejarah hanya masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.

Rencana itu menuai kritik dari publik, khususnya kalangan guru dan sejarawan. Merespons hal tersebut, Kemendikbud memastikan pelajaran sejarah tetap ada di kurikulum.

"Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno, Sabtu (19/9).