RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut ada beberapa daerah yang tidak mengindahkan aturan pemerintah pusat sehingga berimplikasi pada kenaikan jumlah kasus positif virus corona (Covid-19).

Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Perkembangan Penanganan Covid-19 melalui telekonferensi dari Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (29/6/2020). Rapat turut dihadiri Menteri Kesehatan dan sejumlah perwakilan kementerian/lembaga lainnya, stakeholder terkait termasuk para kepala daerah.

Meski demikian Muhadjir tidak menyebut daerah mana saja yang tidak mematuhi aturan pusat. Dia hanya menekankan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tak bisa menyelesaikan wabah virus corona sendirian.

"Kita perlu kerja keras lagi terutama untuk wilayah-wilayah yang masih berstatus merah, oren, atau kuning," ujarnya seperti diberitakan di laman resmi Kementerian PMK.

"Tolong dijadikan pedoman apa yang sudah dibuat melalui aturan protokol kesehatan dengan melibatkan semua pihak dalam pentahelix," kata Muhadjir.

Ia juga mengingatkan pelibatan akademisi dalam menangani wabah Covid-19 ini. Menurutnya tak perlu ada izin ke pusat untuk menjalin kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi.

Muhadjir mengakui saat ini pemerintah dihadapkan pada dilema antara berusaha keras melindungi warga dari wabah Covid-19 atau menjaga stabilitas ekonomi. Namun dia menegaskan dua hal tersebut harus dijaga bersamaan.

Untuk melakukan itu, Muhadjir mengutip apa yang disampaikan Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugur Tugas Pusat Penanganan Covid-19 Doni Monardo bahwa dibutuhkan cara-cara inovatif ataupun terobosan baru dalam menangani Covid-19.

"Dua-duanya harus dijaga, keselamatan warga serta keberlanjutan denyut nadi ekonomi bangsa," ujar Menko PMK.

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Rico Mardianto