RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui fraksi partainya di DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sejak awal mengemuka, wacana RUU HIP ditolak banyak pihak. Siapa pengusul RUU HIP ini bias, dilempar ke sana sini antara pemerintah atau DPR.

Ucapan Hasto memberikan titik terang soal fraksi yang mengusulkan RUU tersebut. Baleg DPR hanya menyebut penggagas RUU HIP adalah inisiatif dari DPR. Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menegaskan sama sekali tidak menginisiasi RUU tersebut.

Hasto menegaskan, PDIP membuka ruang dialog dan musyawarah dengan semua pihak terkait RUU HIP. Dia menyebut RUU tersebut masih berupa rancangan sehingga dapat diubah.

"Makanya dengan adanya RUU yang kami usulkan, PDIP tentu saja membuka dialog," kata Hasto dalam webinar bertajuk "Jas Merah: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, Ciptakan Sejarah Positif Bagi Bangsa" dalam Rangka Peringatan Bulan Bung Karno 2020, Minggu (28/6) malam.

Dia menduga ada pihak yang sengaja menunggangi isu RUU HIP dengan menyebut PDIP ingin mengubah Pancasila. Salah satunya pasal yang dianggap 'memeras' Pancasila menjadi trisila dan ekasila.

"Hanya saja asa kepentingan-kepentingan politik yang kemudian menjadikan ini sebagai agenda politik seolah-olah PDIP mau mengubah dengan ekasila dengan trisila," tegas Hasto.

Hasto menerangkan, ide soal trisila atau ekasila muncul ketika ketua BPUPKI Radjiman Widyoningrat meminta gagasan Proklamator Soekarno terkait dasar negara. Bung Karno sapaan Soekarno menawarkan tiga alternatif yakni pancasila, trisila atau ekasila.

"Tidak etis mengatakan bahwa trisila ekasila bukan usulan dari PDIP, tetapi kita lihat bahwa itu dulu adalah suatu gagasan autentik dari Bung Karno," terang Hasto.

Dia menambahkan, PDIP juga mendukung bila RUU HIP diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini agar Pancasila sebagai dasar negara memiliki aturan turunan yang memperkuat.

"Kita tidak ingin negara kita pecah belah, padahal kita sidah punya yang namanya ideologi Pancasila. Dengan demikian, dengan RUU HIP, PDIP setuju untuk diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila," ujar dia.

"Mengapa? Yang namanya Pramuka saja itu ada UU-nya. Arsip nasional itu ada UU-nya, BNN itu ada UU-nya. Masa ini berkaitan dengan ideologi bangsa dan kita belajar dari negara-negara lain khususnya konflik di Timur Tengah, kemudian pecahnya negara Uni Soviet, kita punya ideologi pemersatu, Yugoslavia pecah, masa kita tidak jaga ideologi yang autentik digali dari buminya Indonesia," sambung Hasto.

Sumber : Merdeka.com

Editor : Rico Mardianto