TEMBILAHAN (HR)- Hearing atau Rapat Dengar Pendapat tentang upaya penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat, yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tak kunjung membuahkan hasil, diminta selain diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, juga dihadiri Bupati HM Wardan.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Inhil Alfian, saat hearing bersama Dinas Perkebunan (Disbun), Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Bagian Keuangan Setda di ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Alfian, upaya penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan mendesak, sehingga harus menjadi prioritas utama bagi Pemkab dalam pelaksanaan programnya di lapangan.

Seperti diketahui, sebagian besar masyarakat di Negeri Seribu Parit menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kelapa, baik memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan penunjang lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. "Jadi, kalau memang pertemuan dengan SKPD ini tidak juga membuahkan hasil, lebih baik kita lakukan hearing bersama Bupati Inhil," tuturnya.

Dijelaskan, buat apa selama ini Pemkab bicara masalah penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat, jika ternyata tidak ada aksi dan bukti di lapangan. "Karena itu, saya usulkan lebih baik kita langsung lakukan pertemuan dengan Bupati, untuk menentukan kebijakan dan langkah dalam upaya penanganan kondisi perkebunan kelapa masyarakat yang saat ini makin memprihatinkan,  pungkasnya. (kpc/aag)