Luhut Ancam Said Didu, Irma Chaniago: Ngapain Main Ancam?

Luhut Ancam Said Didu, Irma Chaniago: Ngapain Main Ancam?

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Irma Suryani Chaniago ikut mengomentari pernyataan kontroversial mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang menyinggung Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketua DPP Partai Nasdem mengaku mendukung Luhut untuk menggunakan haknya sebagai warga negara dalam mencari keadilan dengan memidanakan Said Didu. Namun, dia berpesan agar Luhut tidak menebar ancaman.

"Mohon maaf, jika sampai hari ini Said Didu tidak minta maaf karena pernyataannya tersebut, ngapain main ancam? Laporkan saja menurut saya, jika memang yakin. Pernyataan (ancaman) LBP tersebut tidak berdasar," kata Irma kepada wartawan, Sabtu (4/3/2020).


Menurutnya, sebagai publik figur Said Didu punya hak mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, sebaiknya kritik yang disampaikan bersifat konstruktif. Dengan demikian, masyarakat akan menilai mana yang benar dan salah.

Selain itu, Irma memberi catatan untuk Kabinet Indonesia Maju agar tidak saling tumpang tindih dalam memberikan pernyataan.

"Namun sebagai pejabat negara yang berbicara atas nama negara sebaiknya juga masing-masing paham dengan tupoksinya, jangan sampai satu sama lain saling ambil peran, akibatnya rakyat jadi bingung, kasihan presiden. Karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal tersebut dan mereka menyalahkan presiden," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengancam bakal menuntut mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.  

Ancaman tuntutan tersebut buntut dari pernyataan Said Didu yang menyebut Luhut Pandjaitan lebih mementingkan keuntungan pribadi, tanpa memikirkan penanganan virus corona.

“Bila dalam dua kali 24 jam tidak minta maaf, maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata Jodi Mahardi, juru bicara Luhut melalui keterangan resminya di Jakarta pada Jumat (3/4/2020).



Tags Politik