RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akan melakukan kajian secara komprehensif terkait denga pelaksanaan pemilih kepala daerah (Pilkada) di seluruh Indonesia. 

Dalam kajian ini pihak Mendagri juga telah mengadakan pertemuan dengan lembaga think thank pada Jumat (6/3) lalu, di Kemendagri, Jakarta. 

Plt Kepala BPP Kemendagri, Dr Drs Agus Fatoni, mengatakan pihaknya mengadakan pertemuan dengan lembaga think thank ini, membahas terkait Pilkada yang telah dijalankan sejak tahun 2010 yang lalu, apakah perjalanannya berjalan dengan lancar dan tidak tumpang tindih. 

“Kementerian Dalam Negeri mengajak kepada lembaga think thank untuk melakukan evaluasi pilkada secara komprehensif dan obyektif, dengan metodologi yang valid, kuat dan akuntabel. Sehingga hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau lembaga  yang terlibat dapat berperan di berbagai aspek namun tidak tumpang tindih,” ujar Fatoni saat dihubungi, Ahad (8/3/2020).

Kemendagri tidak ingin mencampuri muatan evaluasi pilkada yang dilaksanakan lembaga think thank. Kemendagri memberikan dukungan dan fasilitasi, agar kajian dan evaluasi bisa maksimal. Dan dari hasil kajian yang dikakukan oleh lembaga think thank tersebut, akan menjadi bahan bagi Kemendagri untuk pelaksanaan Pilkada di Indonesia. 

“Jadi lembaga think thank ini, bisa melihat secara objektif, apakah ada kekurangan atau ada kelebihan, dari segi aspek yang bisa dilakukan. Kami ingin lembaga ini independen, mandiri, silakan dilakukan kajian dengan benar,” jelasnya. 

“Intinya dari pelaksanaan Pilkada yang sudah dijalankan, dilihat dari sistemnya, permasalahnnya dari segala aspeknya. Pilkada serentak yang sudah dijalankan, termasuk biaya di daerah, konflik, korupsi, karir birokrasi, dan budaya masyarakat, banyak aspek yang akan dikaji. Jadi terkait dengan pelaksaaan pilkada yang sudah berlangsung ini di kaji untuk dijadikan pelaksanaannya kedepan,” tambah Agus Fatoni.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai pelaksanaan pilkada asimetris sesuai dengan wacana Mendagri pada tahun 2019 yang lalu, Fatoni mengatakan, hal tersebut sesuai arahan Mendagri masih menunggu hail kajian. Dan hasil kajian itulah pihaknya menggandengn lembaga think thank ini untuk melakukan kajian secara komprehensif. 

“Asimetris akan dilakukan dari hasil kajian, perlu bahan masukan untuk merumuskan pilkada ke depan itu seperti apa, sebagai bahan masukan. Kita mengambil keputusan berdasarkan data dan penelitian,” ungkapnya.

Dari pertemuan antara pihak Kemendagri dan lembaga think thank, dihadiri oleh Plt Kepala BPP Kemendagri, Dr Drs Agus Fatoni, MSi dan Staf Khusus Mendagri Dr Kastorius Sinaga. Hadir dari internal Kemendagri adalah Peneliti BPP, Sekretaris dan Kepala Pusat di BPP, Direktur FKDH dan DPRD Ditjen Otda,  perwakilan dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, serta Tim Evaluasi Pilkada BPP. 

Dari lembaga think tank dihadiri antara lain Dr. Aditya Perdana Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), BE Satrio Peneliti Utama dan Nurul Fachiati dari Litbang Kompas, Khairunisa Agustyati Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fajar Nursahid Direktur Perhimpunan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), dan Dr. Philips Vermonte Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Reporter: Nurmadi

Editor : Moralis