RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Asabri tidak ada masalah selama dirinya menjabat sebagai Panglima TNI. Namun, dia mengaku tak tahu jika ternyata di internal Asabri ada masalah karena bukan berada di dalam organisasi TNI.

"Selama saya menjadi Panglima nggak ada sih ya persoalan-persoalan itu muncul. Semuanya baik. Tapi sekali lagi bagaimana di dalamnya sama sekali kita nggak paham karena jauh antara Cilangkap dengan Asabri itu nggak ada kontak langsung," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Dia mengatakan tak paham urusan internal Asabri karena sebagai Panglima tak punya kewenangan mengurus BUMN itu. Menurutnya, jajaran direksi Asabri dipilih oleh Menteri BUMN.

"Saya nggak ngerti ya urusan Asabri. Waktu saya Panglima TNI itu nggak ngerti tentang Asabri, kita Panglima TNI waktu itu tidak punya otoritas yang bersinggungan dengan Asabri karena itu dikelola oleh BUMN. Sampai pemilihan Dirut Asabri saja oleh menteri BUMN dan kalau nggak salah dengan Kemenhan," kata Moeldoko.

Moeldoko kemudian menjelaskan soal skema pembiayaan bagi prajurit TNI yang ingin membeli rumah. Menurut Moeldoko, Asabri berperan sebagai pembayar uang muka.

"Jadi kalau prajurit saya seribu orang akan pesan rumah, Asabri nanti yang akan membayarkan uang muka. Selanjutnya TWP tabungan wajib perumahan itu yang menyicil perbulannya yang membayar ke bank. Mekanismenya seperti itu," ujar Moeldoko.

Dia mengatakan tak ada jalur koordinasi Asabri dengan TNI. Menurutnya, TNI hanya membuat daftar apa yang menjadi kebutuhan prajurit di bidang perumahan.

"Itu memang uangnya prajurit TNI dan kepolisian juga ada di situ. Dihimpun. Tahunya kita hanya menginventarisasi aja kebutuhan prajurit di bidang perumahan berapa. Terus Asabri bisa menyiapkan berapa jumlahnya untuk perumahan baru nanti dikomunikasikan antara angkatan dan kepolisian bagaimana ini menjadikan perumahan itu," jelasnya.

Sumber : detikcom

Editor : Nandra F Piliang