RIAUMANDIRI.ID, SIAK - Bupati Siak Alfedri memberikan jawaban pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Siak pada penyampaian 9 Raperda da‎n jawaban terkait Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD), Pendapatan Kepala Daerah terhadap Satu Rancangan Pendapatan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Siak, dan pengumuman pembentukan Pansus.

Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Paripurna ke VII masa sidang pertama, di Gedung Panglima Ghimbam Kantor DPRD setempat. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Siak Fairus, Senin (25/11/2019).

Bupati Siak Alfedri menyampaikan bahwa diperlukan beberapa persyaratan untuk membentuk suatu rancangan daerah agar dapat segera terealisasi, dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Siak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya memberikan ucapan terimakasih atas inisiatif DPRD Kabupaten Siak untuk rancangan peraturan daerah. Kerjasama eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan agar dapat mempercepat realisasi visi dan misi Kabupaten Siak beberapa tahun kedepan," kata Alfedri
‎
Terkait ranperda yang diusulkan, Ia menyebut bahwa tertib peraturan perundang undangan termasuk peraturan daerah harus dirancang dan dibahas sampai dengan perundangannya, dimana diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, azas, tata cara penyiapan dan pembahasan, tekhnik penyusunan maupun pemberlakuannya yang sesuai dengan pasal 63 uud no 12 tahun 2011 yang mengamanatkan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun kepala daerah.

"Proses pembuatan produk hukum hendaknya dilakukan dengan konsultasi dan keterlibatan pihak-pihak terkait, mulai dari tahapan perencanaan, penelitian, dan tidak terkecuali. Tahapan pembahasan sehingga dalam pelaksanaannya kedepan. Rancangan peraturan daerah diharapkan dapat bermanfaat bagi koperasi maupun masyarakat kabupaten siak," kata dia,‎

Pada pembahasan tersebut, sebayak 8 Fraksi DPRD Kabupaten Siak‎ meminta agar angkutan darat yang melebihi kapasitas ditindak tegas dan membuat rambu tonase angkutan darat.

Selain itu pembahasan juga sempat membicarakan‎ Penanganan Bencana Alam, mengingat kabupaten siak merupakan kabupaten yang memiliki lahan gambut terluas di Riau. 

Juga terkait pembahasan mengenai‎ Perda Jaminan Sosial Ketenakerjaan Kampung bagi Tenaga Honorer Pemerintah Kampung, pembahasan‎ Ranperda penetapan Masjid Paripurna, pembahasan‎ perubahan Ranperda tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah yang akan dibentuk.

Sumber : Darlis Sinatra

Editor : Nandra F Piliang