RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Penolakan tak pernah berhenti sejak muncul kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) akan jadi pimpinan BUMN. Banyak yang menolak Ahok masuk ke BUMN, meskipun ada juga yang mendukung mati-matian. 

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara pun menjadi salah satu kubu yang menolak Ahok. Dia dan beberapa pembicara hari ini menggelar diskusi publik bertajuk 'Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat'.

Marwan menjelaskan alasannya menolak, itu lantaran Ahok dinilai memiliki catatan hitam di bidang hukum. Ada beberapa kasus yang dianggap justru belum dipertanggungjawabkan oleh Ahok, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Saya ingin kasus hukum ini ditindak lanjuti. Semua lambaga negara penegak hukum mengatakan bahwa mereka bukan mengusut kasus dugaan korupsi Ahok tapi mencari alasan melindungi Ahok. Salah satunya Sumber Waras. Kasus ini buktinya sudah lebih dari 3 bukti, termasuk yang ditemukan BPK. Itu pun diabaikan. KPK bilang Ahok tidak punya niat jahat," ujarnya di Pulau Dua Resto, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Dia juga menilai prestasi Ahok membangun Simpang Susun Semanggi juga bermasalah. Saat itu Ahok membangun Simpang Susun Semanggi tidak membahasnya dulu dengan DPRD.

Hal itu dikarenakan dana yang digunakan merupakan dana CSR dari kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company. Nilai proyeknya mencapai Rp 345,067 miliar.

Karena bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ahok tidak izin DPRD dulu. Namun menurut Marwan itu bermasalah dan berpotensi timbul kecurangan.

Selain itu, menurut Marwan masih ada beberapa kasus yang membuat integritas Ahok dipertanyakan. 

"Saya jelaskan supaya ini fair. Jangan kita bicara hal objektif lalu dikira bicara politik," terangnya.

Dengan alasan itu Marwan meragukan munculnya anggapan bahwa masuknya Ahok ke BUMN untuk melakukan bersih-bersih. Justru dengan integritas Ahok yang dipertanyakan dia curiga pratik kotor di BUMN akan semakin merajalela.

"Kala dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena di BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih gunakanlah sapu yang bersih. Tapi kalau sapu belepotan banyak kotoran ya tidak bisa," tuturnya.

"Kalau Ahok diduga belepotan berbagai kasus korupsi, saya duga justru banyak orang yang lebih terkontaminasi atau bahkan ada dugaan melanggengkan mafia yang ada," tambahnya.

Dia pun menjelaskan bahwa dirinya menolak Ahok secara objektif bukan karena landasan politik. 

"Kami imbau yang mendukung Ahok agar hatinya terbuka. Karena ada tanggung jawab sosial. Sikap mendukung ahok membabi buta itu salah dan melanggar konstitusi," tutupnya.

Sumber : Detikcom

Editor : Nandra F Piliang