SELATPANJANG (HR)-Sebanyak 98 guru bantu Provinsi Riau yang bertugas di Kabupaten Meranti, mendatangi komisi C DPRD untuk mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Kedatangan puluhan guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Bantu Provinsi Riau Kepulauan Meranti itu berharap Pemkab Meranti bersedia menganggarkan dana transportasi dan tunjangan lauk pauk sebesar Rp500 ribu.

Permintaan ini dinilai guru bantu sangat wajar karena gaji guru bantu Provinsi hanya sebesar Rp1.450.000/bulan, sementara biaya hidup Meranti cukup tinggi.
"Kami sudah mengabdi selama lima tahun di Meranti, masa uang  transport tidak bisa berikan", ujar Saprizal.

Selain itu, masalah gaji jauga di keluhkan para guru tersebut. Mereka mengaku untuk urusan pengambilan gaji dinilai terlalu rumit.  

“Kalau dulu sewaktu gubernur masih menjabat, gaji guru bantu propinsi ini dikirim melalui dinas pendidikan. Namun ketika gubernur berganti menjadi Plt, maka saat ini gaji guru masuk dalam kas daerah, yang diambil melalui Bank Riau. Itu pun harus melalui surat rekomendasi bupati ke Propinsi Riau,” ungkap Saprizal lagi.

Menanggapi keluhan guru tersebut Ketua Komisi C DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi terkait payung hukum pemberian insentif untuk guru bantu propinsi itu.

Sejak tahun 2011, guru Honorer  yang ada di Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan untuk mendapatkan insentif. Namun pada tahun 2014 sempat mendapat teguran dari Kejaksaan karena menyalahi aturan yang berlaku. Makanya dihentikan.

Hearing itu sempat tegang karena salah seorang guru bantu yang bertugas di SMKN1 Tebingtinggi itu meminta hal ini dipertimbangkan. Karena sejumlah kabupaten/kota di Riau juga sudah menerapkan pemberian insentif untuk guru bantu dari propinsi itu.

"Seperti kota Dumai, Kampar, dan Pekanbaru. Dimana mereka mendapatkan tunjangan lauk pauk dan uang transportasi,”ungkap guru ini lagi.(jos)