Ngabalin: Buzzer Antipemerintah yang Perlu Ditertibkan

Ngabalin: Buzzer Antipemerintah yang Perlu Ditertibkan

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai tidak ada masalah bagi buzzer yang pro terhadap segala kebijakan pemerintah. Sebaliknya, penertiban buzzer perlu dilakukan jika isi dari unggahannya adalah hasutan SARA atau berita bohong.

"Buzzer antipemerintah yang perlu ditertibkan ketimbang pendukung pemerintah dilihat dari sisi dampak isi unggahan akun-akun tersebut. Sebab justru pemerintah menjadi korban atas fitnahan buzzer hingga menyebabkan gesekan antarmasyarakat," kata Ngabain di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

"Ada masyarakat membuat media sosial, kemudian memberikan dukungan kepada pemerintah di mana salahnya? Tidak ada salahnya, kecuali pemerintah meng-organized, kan tidak ada. Pemerintah tidak meng-organized jadi no problem," lanjut dia.


Berbeda dengan Ali, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai para buzzer perlu ditertibkan, tanpa mempertimbangkan pendukung atau oposisi terhadap pemerintah.

"Saya pikir memang perlu (buzzer ditertibkan)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).

Dia menyebut para 'buzzer' Presiden Jokowi tak satu komando saat melakukan aktivitas di media sosial. Mereka merupakan para relawan dan pendukung fanatik Jokowi ketika Pilpres 2019.

"Para buzzer itu tidak ingin idolanya diserang, idolanya disakiti, akhirnya masing-masing bereaksi. Ini memang persoalan kita semua, juga kedua belah pihak," ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu menuturkan, perlu kesadaran dari semua pihak untuk menurunkan tensi saat ini. Moeldoko juga meminta agar para pendukung tokoh politik menata ulang kembali cara berkomunikasi, khususnya di media sosial.

Menurutnya, para pendukung tokoh politik masih bisa mengkritik namun tanpa saling menyerang dan menjelekkan. Dia mengimbau semua pihak yang ingin mengkritik pemerintah atau tokoh politik lainnya agar menggunakan diksi yang lebih tepat.