RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Terpilihnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) secara aklamasi sebagai Ketua MPR 2019-2024, dalam Sidang Paripurna, Kamis (3/10/2019) malam, tidak lepas dari deal-deal politik dengan fraksi lainnya. Seperti dukungan yang didberikan PDI Perjuangan dan DPD RI kepada Bamsoet, bukan begitu saja didberikan secara gratis atau tanpa syarat.

Salah satu syarat yang diminta PDI Perjuangan kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar, adalah berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Jokowi fix term sesuai konstitusi sampai akhir masa jabatan tahun 2024.

"Dukungan PDI Perjuangan terhadap Bamsoet dan Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR bukan dengan 'cek kosong' artinya bukan tanpa syarat," jelas politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya yang disebar kepada wartawan.

Syarat dukungan yang disampaikan PDI Perjuangan kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar tersebut disampaikan pada saat pertemuan musyawarah antar Pimpinan Fraksi MPR pada Rabu (2/10/2019).

"PDI Perjuangan meminta kepada Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar untuk berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Jokowi fix term sesuai konstitusi sampai akhir masa jabatan tahun 2024," tulis Basarah.

PDI Perjuangan juga meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara melalui Ketetapan MPR. Kemudian melanjutkan dengan sungguh-sungguh program Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digagas pada awalnya oleh HM Taufiq Kiemas.

Kemudian mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas-tugas pembinaan ideologi bangsa. Kesemua agenda tersebut sudah menjadi rekomendasi yang diputuskan oleh MPR masa bhakti 2014-2019 kepada MPR masa bhakti 2019-2024.

"Syarat-syarat dukungan itulah yang telah kami sampaikan kepada Bamsoet dan dan disambut dengan baik oleh Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar," terang Ahmad Basarah yang terpilih menjadi Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

Begitu juga dengan DPD RI. Dukungan yang diberikan kepada Bamsoet juga dengan sejumlah syarat. Setidaknya ada lima syarat yang diinginkan DPD RI, seperti dilontarkan Pimpinan MPR terpilih dari unsur DPD RI, Fadel Muhammad.

Apa saja syarat yang diajukan Fadel Muhammad itu?. Pertama, DPD RI dilibatkan dalam pembahasan dana transfer daerah. Kedua DPD dilibatkan dalam mengatur dana desa. Ketiga, DPD ingin ikut mengatur mengenai dana insentif untuk pemerintah daerah.

Keempat, DPD RI minta beberapa undang-undang yang berhubungan dengan Pemda diperbaiki dan kelima, DPD meminta adanya penguatan dengan merevisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UUD 1945.

Namun untuk syarat yang kelima menurut Fadel, prosesnya masih panjang. "Saya bilang empat itu dahulu supaya DPD punya gigi di daerah-daerah,” ujar Fadel.

“Golkar responnya lebih bagus, karena dia akan mengambil pimpinan komisi anggaran yaitu Komisi XI. PDIP akan mengambil Badan Anggaran, kan lagi negosiasi. Maka kita bilang itu lobi dulu baru kita mau,” ujar Fadel.

Reporter: Syafril Amir

Editor : Nandra F Piliang