RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Analis politik, Pangi Syarwi Chaniago menilai, pertemuan dua ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto hanya terkait restu politik untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan. Menurutnya, Gerindra akan leluasa bergabung dalam koalisi Jokowi jika telah mendapat restu dari Megawati.

"Boleh jadi pertemuan itu hanya soal restu. Pembicaraan deal politik dan koalisi sudah selesai sebelum silaturahim ala nasi goreng dua tokoh negarawan tersebut," kata Pangi di Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan, setelah mendapatkan restu politik dari Megawati, maka Gerindra akan leluasa bergabung ke koalisi Jokowi. Menurut analisa Pangi, Jokowi dan Megawati sendiri tampak sudah merestui dan menyetujui Gerindra masuk ke koalisi pemerintah.

Pertanyaannya, kata dia mengapa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh seolah menciptakan panggung tandingan dengan pertemuan empat partai koalisi dan melalukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

"Kenapa harus ada panggung tandingan yang dibuat Surya Paloh dengan mengumpulkan partai koalisi minus PDIP, dan bertemu Anies Baswedan yang terlalu dini bicara Pilpres 2024," ucapnya.

Pangi berpendapat, di saat pelantikan Presiden belum dilaksanakan, Surya Paloh seolah ingin mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah masa depan dan Jokowi masa lalu. Ia menilai, boleh jadi manuver Surya Paloh adalah sinyal perlawanan Nasdem atas peluang masuknya Gerindra dalam koalisi.

"Sejak pak Jokowi mengatakan akan menerima dan mengakomodir parpol oposisi pendukung Prabowo, membangun bangsa secara bersama, bekerja untuk kepentingan bangsa yang jauh lebih besar, Nasdem, Golkar, PKB dan PPP nampaknya tidak setuju, resistensi mereka masih tinggi dengan masuknya Gerindra," ujar Pangi.

Menurutnya, manuver itu seharusnya tidak dilakukan karena secara etika "melawan" Presiden Jokowi dan Megawati selaku Ketua Umum Partai Politik pengusung utama Presiden Jokowi. Manuver semacam itu, menurut dia, dapat membuat Presiden Jokowi menjadi tidak respect (hormat), dan PDIP merasa tidak dihargai.

Sumber : Republika

Editor : Nandra F Piliang