RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Dinas Pendidikan (Disdik) Riau bersama Satpol PP, Jumat besok akan menertibkan SMA/SMK swasta di Pekanbaru yang belum mengantongi izin dan perpanjangan izin. Pasalnya, sekolah tersebut diketahui tetap menerima siswa baru meski tak mengantongi izin sehingga dikhawatirkan bisa merugikan masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Disdik Riau, sedikitnya ada lima SMA/SMK swasta tak memilik izin, empat di antaranya berada di Pekanbaru. 

Kelima sekolah itu di antaranya SMK Robotik dan SMK Dirgantara di Jalan Soebrantas Pekanbaru, SMK Taruna Bakti Mulia di Jalan Ikhlas II Parit Indah Ujung, SMK Kesehatan Tuah Negeri Rohil dan SMA Smart di Air Hitam, Pekanbaru. 

"Besok tim Disdik dan Satpol PP akan turun ke sekolah yang tak kantongi izin, namun sudah mulai menerima siswa baru," kata Kepala Disdik Riau, Rudyanto, Kamis (4/7/2019). 

Pihaknya bersama Satpol PP akan membawa spanduk pemberitahuan bahwa sekolah itu tidak berizin. Hal demikian agar masyarakat mengetahui, sehingga tidak salah mendaftarkan anak sekolah. 

"Kita sudah tegur beberapa kali, agar jangan membuka penerimaan siswa baru sebelum mengantongi izin. Tapi memang sekolahnya yang bandel. Kita tak ingin masyarakat yang dirugikan," ujarnya. 

Lebih lanjut Rudy menerangkan, untuk SMK Robotik dan SMK Dirgantara tersebut syaratnya tidak lengkap, sehingga ketika mengajukan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) izinnya ditolak. 

Sedangkan SMK Taruna Bakti Mulia ini semula namanya SMK Internasional. Waktu itu sudah terima siswa namun izinnya ditolak karena syarat tak lengkap. 

"Karena ditolak lalu siswa dipindahkan ke sekolah swasta lainnya. Karena sudah pernah ditolak izinnya oleh DPMPTSP, maka yayasan mengajukan izin baru dengan nama lain yakni SMK Taruna Bakti Mulia," katanya. 

Lalu SMK Kesehatan Tuah Negeri Rohil. Sekolah ini juga izinnya ditolak karena syaratnya tak lengkap. Namun yang paling parah terjadi di SMA Smart Pekanbaru. Dimana sekolah sudah menerima siswa dua tahun ajaran. 

"Tahun ini kita sudah minta mereka tak boleh menerima siswa. Sedangkan siswa yang saat ini kita minta dipindahkan ke sekolah lain. Kalau ini dilanjutkan anak tak bisa ikut ujian karena mereka tak terdaftar di Data Pokok Peserta Didik dan Tenaga Pendidik (Dapodik). Sedangkan untuk daftar Dapodik harus ada nomor izin," paparnya. 

Disamping itu, Disdik menerangkan proses izin bisa diberikan kalau syaratnya sudah dipenuhi. Misalnya mereka harus memiliki gedung, boleh sewa tapi harus memiliki lahan. 

"Kadang mereka buka sekolah di Ruko, itu tak dibolehkan, karena ruko peruntukannya bukan untuk sekolah, tapi untuk kegiatan usaha. Makanya karena sekolah yang tak kantongi izin ini sekolahnya di ruko. Tentu izinnya tak dikeluarkan DPM-PTSP," ungkap dia. 

Selain itu, sebut Rudy, sekolah harus memenuhi delapan standar pendidikan sesuai peraturan dan perundangan berlaku, seperti guru dan kurikulum. Lalu 
data penduduk usia sekolah jenjang SMA/SMK di lokasi sekolah yang akan dibangun. 

"Data ini poinnya tinggi dari Kemendik. Misalnya dibuka sekolah karena lokasinya merupakan padat penduduk. Jangan ini, kadang gurunya saja tidak sesuai, contoh guru agama mengajar mata pelajaran Inggris atau lainnya. Jadi kalau izinnya tak keluar jangan Disdik yang disalahkan," ungkapnya.

Untuk itu, Rudyanto juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak salah mendaftarkan anaknya sekolah. 

"Masyarakat juga harus bijak terhadap pendidikan, sebelum mendafkan anaknya sekokah, terlebih cek izin sekolahnya, sudah ada tidak legalitasnya," imbuhnya.  

Rudy menambahkan selain sekolah tak kantongi izi, ada juga sekolah yang izinnya belum diperpanjang atau mati, seperti SMK Akbar dan SMK Inovasi di Pekanbaru. Dimana waktu baru buka izinnya hanya satu tahun karena syaratnya tidak lengkap. 

"Sekolah yang izin mati ini berdasarkan laporan pengawas sekolah. Misalnya sekolah tak operasional lagi dan tidak ada siswanya lagi. Kita sudah surati agar ditutup, kalau sampai tiga kali tak ditutup maka kita yang akan tutup paksa," tegasnya.

Sumber : Cakaplah

Editor : Nandra F Piliang