DPD RI

Tingkatkan Pelayanan di Daerah, DPD RI Butuh Tambahan Anggaran

Sekretaris Jendral (Sekjen) DPD RI Reydonnyzar Moenek saat pembahasan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu 12/6/2019).

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memerlukan tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan pelayanan anggota di semua daerah.

Permintaan tambahan anggaran tersebut disampaikan Sekretaris Jendral (Sekjen) DPD RI Reydonnyzar Moenek saat pembahasan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu 12/6/2019) pekan lalu.

"Intinya ke arah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi segenap pimpinan dan anggota DPD untuk sukses dalam kinerja mereka dalam menyerap dinamika dan aspirasi masyarakat sebagai representasi daerah," kata Donny Moenek, di ruang kerjanya, Jumat (21/6/2019).

Mantan Penjabat Gubernur Sumbar itu menyebutkan, salah satu hal yang menjadi fokus utama adalah membuat rencana strategi (renstra) dan rencana kerja (renja) tentang bagaimana penguatan dan dukungan kelembagaan dalam program dan kegiatan DPD.

"Contohnya mandat yang baru DPD RI dari UU MD3, pasal 248 dan pasal 249. Salah satu kewenangan DPD RI itu  adalah mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda)  serta monitoring dan pemantauannya," jelas Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu.

Menurut Donny yang menamatkan program doktoral di Universitas Padjadjaran pada tahun 2014 itu, semuanya itu membutuhkan usaha lebih dalam pelaksanaannya, meski belum sepenuhnya didukung anggaran karena belum mencukupi.

"Dukungan anggaran tidak cukup signifikan. Ini yang kita bicarakan kepada Komisi III DPR untuk mendapatkan perhatian," kata putra Minang yang mengawali kariernya sebagai birokrat setelah lulus dari STPDN.

Menurut Donny, sejauh ini anggaran DPD tahun ini mengalami penurunan sebesar 32,66%. Di tahun sebelumnya, DPD mendapat anggaran sebesar Rp1,082 triliun, namun tahun ini hanya Rp732 miliar.

"Kami tentu agak khawatir mengingat intensitas dan frekuensi kegiatan serta pelayanan bagi dukungan kepemimpinan dan anggota, ini kan harus tetap terus terjaga. Jangan sampai nanti dengan keterbatasan anggaran terjadi penurunan kinerja," jelas Donny.

Mantan Jubir Mendagri ini berharap, ada dukungan dan perhatian dari Komisi III atas penambahan anggaran untuk menjaga kinerja DPD di tahun-tahun mendatang. "Kita meminta dukungan dan perhatian Komisi III DPR," kata lulusan pasca sarjana di Asian Institute Of Management di Philipina itu. 

Reporter: Syafril Amir


[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar