RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menuding lembaga-lembaga yang terkait pelaksanaan Pemilu 2019, dikendalikan oleh pihak yang memiliki kewenangan besar supaya hasil pemilu menguntungkan pihak tertentu.

Menurut Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani, hal itu tercermin dari begitu banyaknya dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang baru saja berlalu.

"Kami rasakan ternyata di atas penyelenggara, ada penyelenggara. Di atas Bawaslu, juga ada pengawas lagi," ujar Muzani usai audiensi lima sekjen parpol pendukung Prabowo-Sandi dengan komisioner KPU di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2019.

Muzani yang juga Sekjen Gerindra ini menyampaikan, dikendalikannya lembaga-lembaga penyelenggara pemilu itu pada akhirnya membuat Pemilu 2019 tidak berlangsung dengan betul-betul demokratis. Muzani mencontohkan peristiwa salah input data formulir C1 yang baru-baru ini diakui KPU memang terjadi.

"Semuanya seperti mendapatkan beban baru (selain melaksanakan pemilu dengan demokratis)," ujar Muzani.

Muzani mengemukakan hal itu menjadi salah satu alasan para sekjen parpol melakukan audiensi dengan komisioner-komisioner KPU. Para petinggi parpol oposisi itu menyampaikan harapan supaya KPU tetap bisa menjaga netralitasnya karena tahapan-tahapan utama Pemilu 2019 masih belum usai.

"Kami memberi harapan kepada KPU agar sisa waktu yang ada digunakan dengan baik, supaya KPU berlaku baik, jujur. Supaya setiap hak suara yang diberikan rakyat benar-benar menjadi sebuah kedaulatan rakyat yang dihargai," ujar Muzani.

Sumber : Viva

Editor : Nandra F Piliang