Pemilu 2019

KPU Mereduksi Hak Rakyat Mengetahui Isi Kepala Capres dan Cawapres

Diskusi 'Menakar Efektivitas Debat Capres dalam Meraih Suara', di Media Center DPR, Kamis (14/3/2019).

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mereduksi hak rakyat untuk mengetahui isi kepala capres dan cawapres dalam debat pilpres dengan menyiapkan pertanyaan dan bahkan membocorkan pertanyaan sebelum debat.

"Jadi di situ ada reduksi terhadap keinginan rakyat untuk mengetahui apa yang ada di dalam kepalanya kandidat, bukan kepalanya KPU atau panelis-panelisnya  atau  juga di dalam kepalanya para tenaga ahli dan staf yang diangkat oleh calon," kata Fahri dalam diskusi 'Menakar
Efektivitas Debat Capres dalam Meraih Suara', di Media Center DPR, Kamis (14/3/2019).

Seharusnya menurut Fahri, debat pilpres ini adalah ajang bagi rakyat untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kandidat. 

"Menurut saya agak direduksi oleh KPU. Setelah kita kritik dikurangi, pertanyaan tidak dibocorkan, soal tetap dibuat oleh panelis," ujar Fahri.

Untuk debat Pilpres ke depan, dia mengusulkan tidak perlu lagi ada pembuatan-pembuatan soal oleh KPU maupun panelis. KPU hanya menyiapkan tema dan meminta kandidat untuk berdebat sesuai tema dan membiar kandidat bertanya dari hulu sampai hilir terhadap berbagai persoalan.

Kalau sistem debat tetap seperti yang sebelumnya, Fahru tidak melihat perdebatan itu akan substantif dan hanya akan seperti seremonial saja.  Seharusnya kandidat atau capres dan cawapres yang mengidentifikasi persoalan, bukan panelis.

"Kalau debat pilpres masih seperti itu, menurut saya KPU mereduksi hak rakyat untuk mengetahui keseluruhan isi kepala dari kandidat. Kalau kemarin itu kan yang aduh tarung bebas itu cuman satu sesi. Mudah-mudahan ditambahi dua dan berikutnya lagi ditambah jadi tiga. Kalau bisa di debat yang kelima nggak perlu ada pertanyaan lagi, kasih aja kisi-kisinya biar mereka bertempur," ujar Fahri.

Pengamat Politik CSIS, Arya Fernandes menilai dua kali debat yang sudah dilaksanakan, ekspektasi publik terhadap debat itu tinggi bila dilihat jumlah publikasi hasil survei itu sekitar 50% sampai 55 % itu orang menonton debat dan hampir semuanya menyaksikan sampai terakhir.

"Kita bisa bayangkan pada hari yang sama dan jam yang sama separuh dari populasi kita menyaksikan debat. Tetapi apa yang terjadi, ekspektasi publik yang tinggi itu tidak terpenuhi dengan baik. Baik pada debat pertama sampaikan debat kedua," kata Arya.

Indikasinya adalah ekspektasi nonton debat tinggi tetapi ketika dilihat dalam hasil survei pengaruhnya kecil. Artinya debat tidak mampu mempengaruhi pilihan orang, terutama orang-orang yang belum menentukan pilihannya.

"Harusnya, idealnya debat itu tentu bisa menjadi referensi utama bagi publik untuk menentukan pilihan sehingga dia betul-betul mantap untuk memilih, apalagi pemilu kita hanya tinggal 30 hari lagi," jelasnya.

Anggota Fraksi PDIP, Eriko Sotarduga sebaliknya menilai pelaksanaan debat pilres ada peningkatkan dari debat pilpres pemilu-pemilu sebelumnya. 

"Kalau secara jujur harus diakui bahwa ada peningkatan. Kita harus bilang iya," ujarnya. 

Reporter: Syafril Amir


Loading...

[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar