RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggesa penyelesaian pembahasan APBD Riau tahun anggaran (TA) 2019 jelang akhir November 2018 ini. Sisa waktu yang ada dimanfaatkan untuk merampungkan seluruh tahapan, tak terkecuali melakukan pembahasan pada akhir pekan.

Seperti yang dilakukan pada Sabtu dan Minggu kemarin. Ada dua agenda penting yang dilaksanakan di Gedung DPRD Riau. Masing-masing penyampaian nota keuangan RAPBD Riau TA 2019, dan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Riau TA 2019.

"(Sabtu) kemarin kan sudah selesai (penyampaian nota keuangan RAPBD Riau TA 2019). Hari ini agendanya penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2019," ujar Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu, Minggu (25/11/2018).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu merupakan pimpinan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Riau TA 2019. Dikatakannya, agenda yang dipimpinnya itu tidak begitu lama, karena DPRD hanya menyerahkan berkas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau. Selanjutnya, pandangan umum itu akan ditelaah, dan Pemprov akan diberi kesempatan menjawab pada Senin (26/11).

Dalam pandangan umum fraksi tersebut, Kordias mengatakan ada beberapa masukan terhadap RAPBD Riau TA 2019. "Misal, masalah lambatnya eksekusi program pada APBD. Kita tahu bahwa sampai saat ini masih ada program yang belum dilelang. Ada yang sudah dilelang, belum dikerjakan. Ada yang sudah dikerjakan namun belum selesai," jelas Kordias mencontohkan pandangan umum yang disampaikan Fraksi PDIP DPRD Riau.

Persoalan ini, sebutnya, terjadi pada pelaksanaan APBD Riau TA 2018, dan harus menjadi pelajaran pada APBD Riau TA 2019.

Belum lagi masalah lelang pekerjaan yang tersandung masalah hukum. Menurut Legislator dari Kota Pekanbaru itu, persoalan seperti itu harus dikonkretkan kembali pelaksanaannya. Sehingga pada APBD Riau TA 2019 pelaksanaan program bisa berjalan lebih cepat, tepat dan tidak ada masalah hukum.

Lebih lanjut dia mengatakan, tahapan pembahasan APBD Riau TA 2019 berikutnya adalah jawaban atas pandangan umum fraksi oleh pemerintah. Lalu, ada rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) dengan TAPD, rapat kerja komisi dengan OPD hingga penyampaian laporan hasil kerja Banggar sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir kepala daerah.

Pihaknya menargetkan seluruh pembahasan akan selesai pada akhir November 2018 ini. "Masih banyak pembahasan. Makanya kami meski libur tetap rapat. Kami akan terus maraton sampai batas waktu yang ditentukan," pungkas mantan Ketua DPD PDIP Riau itu.

Untuk diketahui, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Riau TA 2019 telah disepakati sebesar Rp9.135.176.517.065. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,6 triliun, dana perimbangan Rp5,515 triliun serta pendapatan lain yang sah Rp18 miliar. 

Kesepakatan itu tertuang dalam Momerandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani bersama DPRD dan Pemprov Riau, Rabu (21/11) kemarin.

"Untuk belanja, rinciannya Rp5,7 triliun belanja tidak langsung, belanja langsung Rp4,11 triliun ditambah pembiayaan daerah sebesar Rp50 miliar," ujar Wakil Ketua DPRD Riau lainnya, Noviwaldy Jusman, penandatanganan MoU KUA-PPAS RAPBD Riau TA 2019.

Soal perkiraan awal APBD 2019 yang mencapai Rp9,4 triliun, Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Dedet itu mengatakan, memang ada sedikit perubahan. 

Di dalam pembahasan KUA-PPAS bersama TAPD pihaknya tidak memasukan seluruh proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun mendatang. Hanya menambahkan sebanyak 85 persen dari angka Rp1,1 triliun yang berasal dari DBH. Pertimbangan itu dilakukan Banggar dan TAPD berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.

Reporter: Dodi Ferdian

Editor : Nandra F Piliang