BAGANSIAPIAPI (HR)- Untuk menstimulasi usaha yang ditekuni masyarakat, pemerintah tiap tahun menganggarkan Dana Usaha Desa (DUD) dari program pemberdayaan desa (PPD) yang bersumber dari dua kas daerah yaitu dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Rokan Hilir. Sementara tingkat pengembalian dana tersebut sebesar 98 persen.

Adapun dana yang telah cair dari tahun 2005 sampai tahun 2012 yang dialokasikan untuk 29 kepenghuluan di Rokan Hilir, adalah sebesar Rp13 miliar.

''Masyarakat kabupaten Rokan Hilir sudah merasakan dan menikmati pinjaman modal usaha tersebut sebanyak Rp500 juta tiap kepenghuluan,'' kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Hj Murniwati, Selasa (10/3).

Murniwati mengungkapkan, program PPD sudah berjalan sejak tahun 2005. Secara khusus program ini bertujuan untuk mendorong kegiatan perekonomian yang berada di tingkat pedesaan terutama yang berpenghasilan rendah. Dengan adanya program itu, beberapa sektor informal akan bergairah dan terbukanya peluang kerja bagi masyarakat.

Selain itu, kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat akan terpenuhi. Sehingga masyarakat akan terhindar dari praktik ijon yang merajalela sampai kedesa desa. Program ini juga akan memupuk masyarakat gemar menabung dan bergotong royong sehingga akan cendrung mengedepankan peran masyarakat dalam pengelolaan dana usaha desa / kelurahan.

Melalui program ini, salah satu UED SP Tanjung Buani Kepenghuluan Ujung Tanjung awal mulai program tahun 2007 mendapatkan modal Rp500 juta. Alhasil, pengembangan dana hingga akhir 2014, sudah mencapai Rp5,3 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak 453 orang sudah merasakan manfaatnya. Tingkat pengembalian modal mencapai 98% dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp57 juta.

''Ini sebuah prestasi yang cukup membanggakan. Karena Ujung Tanjung dapat mengelola dana modal DUD sangat baik. Tidak salah UED SP tanjung buani mendapat prediket terbaik se Rohil,'' beber Murniwati. (grc/don)