RIAUMANDIRI.CO, MYANMAR - Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan, pemerintah seharusnya dapat mengambil pendekatan lain yang lebih baik dalam menangani situasi terkait Muslim Rohingya.

Peraih Nobel Perdamaian itu ditanya mengenai krisis tersebut pada sebuah diskusi di Forum Ekonomi Dunia di ibukota Vietnam, Hanoi.

Reputasi Aung San Suu Kyi sebagai ikon demokrasi dan HAM tercemar karena mengambil sikap diam dalam menanggapi operasi militer brutal di negara bagian Rakhine yang mendorong hampir 70.000 Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus. PBB dan AS telah mengumpulkan pengakuan sejumlah saksi mata atas kekejian yang dilakukan pasukan pemerintah, termasuk pemerkosan beramai-ramai, pembakaran desa dan pembunuhan.

PBB menyebut operasi militer itu sebagai contoh pembersihan etnis dan menyerukan agar Jenderal Min Aung Hlaing, panglima militer Myanmar, dan lima jenderal lainnya, diadili atas tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Pemimpin de facto sekaligus Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, di Forum Ekonomi Dunia ASEAN di National Convention Center, Hanoi, Vietnam, 12 September 2018.

Suu Kyi mengatakan kepada hadirin di Hanoi, “Mempertimbangkan apa yang sudah terjadi, saya kira situasi itu seharusnya bisa ditangani dengan lebih baik.” Namun, katanya, pihak berwenang tidak bisa mengambil sikap pilih kasih dalam menegakkan hukum.

Suu Kyi juga membela vonis yang dijatuhkan pengadilan Myanmar terhadap dua wartawan Reuters atas dakwaan melanggar UU Kerahasiaan Negara. Kedua wartawan itu sewaktu ditangkap sedang menyelidiki kasus pembantaian 10 Musim Rohingya. Suu Kyi mengatakan, mereka ditahan bukan karena mereka wartawan, dan mereka juga memiliki hak untuk mengajukan banding atas vonis itu.

Sumber : okezone

Editor : Rico Mardianto