Ketua MPR: Masyarakat Jangan Masa Bodoh Gunakan Hak Politiknya
RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, tidak boleh merasa pesimis dan masa bodoh dalam memilih pemimpin yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
"Tidak bertanggungjawab kalau kita tidak mau tahu dengan urusan politik", ujar Zulkifli Hasan saat memberi sambutan dalam acara Kongres I Pemuda Agama Khonghucu Indonesia (PAKIN), di Hotel Balairung, Jakarta, Minggu (11/9/2018).
Dikatakan Zulkifli Hasan, bangsa ini didirikan oleh kaum muda terdidik, mulai bergerak dari tahun 1908, 1928, dan 1945. Tahun 1945 pendiri bangsa ini sudah membicangkan dasar-dasar negara.
"Mereka berasal dari berbagai golongan dan asal-usul. Pada masa itu para pendiri bangsa sudah berbicara demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Apa yang dipikirkan itu tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita mempermasalahkan perbedaan dan asal-usul berarti kita kembali ke masa lalu", ungkapnya.
Dikatakan, ketika Indonesia tahun 1945 sudah membincangkan demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Kemudian, dua puluh tahun kemudian banyak negara yang membincangkan hal-hal yang demikian. "Jadi kita lebih dahulu memikirkan demokrasi dibanding dengan negara lain", paparnya.
Dia menyesalkan bila saat ini ada masyarakat atau salah satu kelompok yang bersikap irasional. Diakui bangsa ini memang beragam dan majemuk. "Nah dalam kondisi yang demikian, kita berharap bila ada masalah harus dimusyawarahkan", tegas Ketua Umum PAN itu.
Menurut Zulkifli Hasan, negara ini lahir berdasarkan kesepakatan. Pancasila dan UUD harus jadi pegangan. "Pancasila harus menjadi perilaku", ajak Ketua Umum PAN itu.
Perilaku yang sesuai Pancasila menurut mantan Menteri Kehutanan itu adalah perilaku yang disinari cahaya Illahi, ukan perilaku yang menghujat. ungkapnya.
"Kita ada yang beda suku dan agama. Namun kita satu saudara dalam kebangsaan. Bangsa ini bukan milik satu golongan. Dalam perbedaan inilah diharap penguasa adil dalam hukum. Kalau hukum tak adil pasti akan memunculkan aksi reaksi", ungkapnya.
Untuk itu dirinya menegaskan, kekuasaan yang ada harus melayani masyarakat secara adil. "Tak boleh ada masyarakat yang kelaparan", katanya.
Diingatkan, jangan sampai jabatan yang ada digunakan sebagai jalan pintas untuk menumpuk kekayaan. Pejabat diharap mematuhi apa yang telah disumpahkan saat hendak memangku kekuasaan. "Dalam sumpah jabatan, ia harus taat pada dasar negara dan konstitusi", tegasnya.
Reporter: Syafril Amir
.jpeg)
