Target Pendapatan Tidak Tercapai, Dinas Tanaman Pangan Riau Terpaksa Lakukan Ini

Target Pendapatan Tidak Tercapai, Dinas Tanaman Pangan Riau Terpaksa Lakukan Ini

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp16 miliar di dalam APBD Riau Tahun Anggaran (TA) 2018. Hal itu akibat tidak tercapainya pendapatan yang ditargetkan.

Demikian diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Riau Mansyur HS usai hearing atau rapat dengar pendapat Komisi II dengan instansi tersebut, Senin (16/7/2018). Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi II Makmun Solihin dan dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Riau, Ferry HC Ernaputra. Hearing itu sekaligus untuk melakukan evaluasi kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu.

Dalam hearing itu, kata Mansyur, diketahui kalau dinas tersebut terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp16 miliar, dari total pagu anggaran Rp127 miliar.


"Rasionalisasi khususnya di biaya langsung, kegiatan kantor dan peningkatan tanaman pangan, pembinaan kelembagaan dan peremajaan kebun rakyat," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menurut Mansyur berdasarkan hearing itu, terjadinya rasionalisasi itu terjadi akibat tidak tercapainya pendapatan yang ditargetkan. Ditambahkannya, dari masukan masyarakat di lapangan, ada beberapa pokok pikiran (pokir) anggita Dewan yang belum dilaksanakan karena adanya ketentuan calon penerima calon lokasi (CPCL).

"Contohnya, ada kelompok tani yang mau dibantu. Harus jelas calon penerimanya siapa dan lokasinya dimana. Jangan sampai nantinya fiktif. Harus diketahui berapa orang kelompok taninya, dan lokasi tidak bermasalah," sebutnya.

Untuk itu, lanjutnya, Komisi II meminta laporan tertulis kepada dinas terkait mengapa kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dan apakah ada kemungkinan kegiatan tersebut dilaksanakan. Sehingga, tambahnya, ada pertanggungjawaban kepada masyarakat kenapa kegiatan tersebut tertunda.

"Sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kepada Dewan karena sudah ada penjelasan dari dinas terkait," pungkas Mansyur.

 

Reporter: Dodi Ferdian