Nasional

Gerindra: Pemerintah Gagal Penuhi Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ketua Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengkritisi kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun 2019 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Masih banyak target pemerintah yang belum tercapai. Masih banyak hal yang kami lihat masih kurang fokus pada hal yang strategis. Uang begitu besar dikeluarkan setiap tahun, tenyata dampaknya yang dirasakan masyarakat tidak begitu terasa," kata Ketua Fraksi Gerindra, Edhy Prabowo kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (24/5). 

Dia menyebutkan, harga listrik dan BBM naik terus. Ini menjadi catatan Fraksi Gerindra yang perlu menjadi masukkan. "Kita tidak ingin terjebak sebagai isu politik. Kita ini ngurus negara yang menjadi tanggung jawab kita semua. Fraksi Gerindra punya tanggung jawab pada masyarakat yang memilih kami, makanya kita berikan koreksi dan masukan pada pemerintah," kata Edhy Prabowo.

Loading...

Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan yang turut mendampingi Edhy Prabowo mengkritisi target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,4% hingga 5,8%. Sementara pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada kisaran 7%.

Faktanya kata Heri, dari tahun ke tahun hanya tercapai antara 5,06 hingga 5,19%, yaitu selalu berada di bawah target pertumbuhan yang dipatok APBN dalam kurun waktu tiga tahun anggaran belakangan ini. 

"Capaian ini tentunya mengindikasikan adanya kegagalan pemerintah dalam memenuhi target pertumbuhan ekonomi nasional," kata Heri Gunawan.

Seyogiyanya menurut Fraksi Gerindra, kebijakan ekonomi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan dan berkedaulatan. 

Dalam mencapai sasaran tersebut, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam arti meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesempatan kerja serta mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 

"Bukan hanya sekedar memberikan alokasi bantuan sosial yang berbau populis demi mengejar popularitas di mata rakyat," tegas Heri Gunawan.

Sedangkan Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, dan anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, lebih mengkritisi harga minyak mentah yang disampaikan pemerintah 60-70 dolar AS/barel.

Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa berdasarkan banyak analisis memperkirakan harga minyak dunia pada tahun 2019 bisa menembus angka psikologis 100 dolar AS/barel. 

Terkait lifting minyak bumi yang diperkirakan pemerintah berkisar antara 772-805, kedua anggota Komisi VII dari Gerindra itu merasa pesimis sulit dicapai.

"Kami melihat angka itu terlalu optimis mengingat dalam beberapa tahun belakangan pemerintah tidak pernah mampu mencapai target lifting," ujar Gus Irawan. 

Reporter: Syafril Amir
Editor: Nandra F Piliang


Loading...

[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Loading...

Tulis Komentar