RIAUMANDIRI.CO, BANGKINANG -Masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa mengirim surat terbuka untuk Presiden Ir. Joko Widodo dan Kapolri Jendral Tito Karnavian Surat yang diposting di media sosial Facebook tersebut terkait keresahan masyarakat yang merasa diteror oleh oknum yang berpakaian polisi dan diduga dari Satuan Brimob Polri.

Dalam surat yang juga ditujukan kepada Devisi Humas Polri dan Polda Riau ini, persatuan pemuda dan masyarakat Pulau Birandang memohon perlindungan kepada Presiden dan Kapolri, mereka menyebut mendapat aksi teror bukan dari teroris melainkan dari pihak Kepolisian bersenjata lengkap yang diduga bernama Brigadir M.Rafiq dan Bripka Iskandar.

Masyarakat Desa Birandang merasa diteror ditanah kelahiran mereka karena konflik lahan dengan PT. Surya Palma Sejahtera (SPS). "Mereka (diduga oknum Brimob) dan PT. SPS ingin merampas tanah/kebun kami, yang mana kebun ini merupakan mata pencaharian kami, untuk kelangsungan hidup kami sehari-hari," tulis masyarakat.

Dalam surat yang diposting 22 Mei pukul 11. 51 WIB oleh akun Putra Patebe ini, masyarakat Pulau Birandang juga mempertanyakan fungsi Polri kepada kepada Presiden dan Kapolri.

"Apakah pihak Kepolisian ini sudah ditugaskan untuk menteror rakyat dan merampas tanah masyarakat dengan senjata?, apakah tugas Kepolisian dinegara kita ini hanya melindungi kaum kapitalis/pihak perusahaan, apakah kami tidak bisa mendapatkan kesejahteraan, ketenangan, keamanan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam sila ke 5 Pancasila Pak Presiden," tanya masyarakat dalam surat terbuka tersebut.

"Untuk Bapak Presiden kami sangat bermohon mendapatkan keadilan, karena kami merasa  ketakutan dan tidak tenang dengan aksi para Kepolisian ini, kami bukan teroris Bapak Presiden, kami hanya masyakat biasa yang ingin tetap hidup dan merasa nyaman," tulis warga.

Selain mengirimkan surat terbuka untuk Presiden dan Kapolri, akun Putra Patebe juga memposting foto-foto yang diduga oknum Brimob tengah mengawal panen kelapa sawit di sebuah perkebunan.

Dipicu Konflik Lahan

Sengketa lahan antara masyarakat Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan PT Surya Palma Sejahtera (SPS) yang sudah berlangsung lama hingga saat ini masih belum terselesaikan bahkan semakin memanas, apalagi saat ini masyarakat Desa Pulau Berandang merasa ketakutan dengan turunnya Oknum diduga Brimob dan sejumlah Bodyguard ke lahan yang menjadi sengketa.

Hal ini diungkapkan Putra, sang pemilik akun @Putra Petebe. Ia menyebut permasalahan konflik lahan pernah di hearingkan di DPRD Kampar pada akhir 2017 dengan hasil Dewan mengeluarkan rekomendasi ke Pemkab Kampar untuk penyelesaian sengketa lahan ini, namun hingga saat ini belum ada langkah nyata dari Pemkab Kampar.

"Kehadiran beberapa orang oknum Kepolisian (Brimob) bersenjata laras panjang dan beberapa orang  bodyguard dari PT SPS di kawasan lahan yang disengketakan (100 Ha) satu bulan belakangan ini membuat masyarakat cemas serta ketakutan untuk memanen Sawit mereka," ujar Putra Petebe salah seorang warga Pulau Birandang, Kamis (23/5).

Dikatakan Putra, dirinya mewakili masyarakat Desa Pulau Birandang telah mengirimkan Surat Terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian. Surat tersebut berisi permohonan perlindungan atas adanya oknum aparat yang dikerahkan oleh PT SPS.

"Anggota Polisi dari Brimob ini menggunakan senjata laras panjang yang di dampingi pihak PT SPS, mereka ingin merampas tanah kebun kami" ungkap Putra.

Sementara itu M Rais (47) tokoh masyarakat Desa Pulau Birandang yang juga Petani yang memiliki kebun di lahan tersebut menyampaikan bahwa masyarakat sudah dua kali mengajukan untuk audiensi dengan Pemda Kampar namun hingga saat ini tak ada tanggapan.

"Kami masyarakat berharap kepada Pemda Kampar agar bisa serius menyelesaikan permasalahan ini sebelum terjadi hal - hal yang tidak kita ingini dan masyarakat menjadi korban nantinya," tegas Rais.

Reporter: Ari Amrizal
Editor: Nandra F Piliang