RIAUMANDIRI.CO, ROKAN HULU - Calon Gubernur Riau Dr Firdaus MT semakin berani dan tajam bicara tentang kondisi Provinsi Riau yang sesungguhnya. Selain prihatin dengan kemerosotan perekonomian Riau empat tahun terakhir, Firdaus juga menyayangkan kurangnya perhatian provinsi selama ini terhadap pembangunan kabupaten dan kota di Riau.

 

Dalam wawancara dengan media di sela-sela kampanye dialogis ke Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (17/4/2018), Firdaus mengaku prihatin melihat kondisi pembangunan di kabupaten/kota yang rutin didatanginya sejak beberapa bulan terakhir. 

 

"Kebijakan provinsi itu semestinya lebih pro pada pembangunan seluruh kabupaten/kota hingga ke pelosok-pelosok desa. Jangan hanya terfokus di segelintir daerah saja," ujar Firdaus, Doktor Ilmu Pemerintahan lulusan IPDN Jatinangor, Bandung, itu.

 

Menurut Firdaus yang lama bertugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) tersebut, dia memang tertantang dan termotivasi untuk maju dalam Pilgubri ini salah satunya karena melihat ketimpangan pembangunan di banyak kabupaten/kota di Riau, sebagai akibat dari political will Pemerintahan Provinsi yang terkesan ada anak tiri dan anak kandung.

 

"Dalam banyak kesempatan saya sudah sering sampaikan. Masalah Riau secara keseluruhan bukan karena faktor anggaran semata. Tetapi adalah soal kemauan dan kebijakan politik Provinsi yang tidak berpihak merata ke seluruh kabupaten/kota. "Kue" atau anggaran pembangunan itu, semestinya, lebih terdistribusikan secara merata. Jadi, ketertinggalan satu daerah dengan daerah-daerah lain tidak terlalu jauh jaraknya," kata Firdaus.

 

Sebelumnya saat kampanye dialogis dan menjemput aspirasi masyarakat di kota Pekanbaru beberapa hari lalu, persisnya di kawasan Kecamatan Riau Pesisir, Firdaus juga secara terus terang mengungkapkan banyak kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak terdukung Provinsi dan itu menjadi polemik berkepanjangan.

 

''Saya tidak katakan tidak ada ya, ada, tapi tidak sesuai dengan harapan dan apa yang diprogramkan oleh pemerintah kota. Apa yang menjadi program tidak maksimal. Ini juga bukan sekadar masalah anggaran, namun berupa kebijakan,'' tegas Walikota Pekanbaru nonktif itu di hadapan warga Jalan Pembina Rumbai Pesisir kala itu.

 

Karena itu pula, tegas Firdaus, tekadnya menjadi Gubernur Riau adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah, mendukung percepatan pembangunan Riau secara keseluruhan. Program-program unggulan yang ditawarkannya selama masa kampanye ini, diyakini Firdaus juga menjadi harapan masyarakat Riau termasuk para pemangku kepentingan di kabupaten/kota di provinsi Tanah Melayu ini.

 

Sebagai pejabat yang lama berkecimpung mengurusi masalah infrastruktur, Firdaus banyak menerima pengaduan masyarakat tentang kondisi jalan di daerahnya. Alokasi anggaran untuk Riau lebih banyak tersedot untuk proyek-proyek yang tidak secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat ataupun mempertimbangkan masa depan suatu daerah.

 

Untuk itu, sebut Firdaus, dalam pogram unggulan yang ditawarkannya selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Misalnya saja untuk bidang infrastruktur dasar, Firdaus bersama pasangan cawagubnya H Rusli Effendi, selain fokus untuk masalah pengembangan air minum di pedesaan, juga pembangunan pembangkit listrik desa mandiri serta perbaikan jalan provinsi dan pembangunan jalan lingkar luar (outer ringroad) di sekitar Metropolitan Pekansikawan.

 

Sedangkan di bidang infrastruktur strategis, Firdaus-Rusli juga memprogramkan di antaranya pembangunan pasar rakyat/tradisional, minimal satu pasar satu desa; bantuan infrastruktur pedesaan Rp500 juta per-tahun serta, bantuan rumah layak huni sebanyak 1000 unit per-tahun dan penyediaan citygas (gas rumah tangga).

 

Bukankah dengan program-program seperti itu sangat dibutuhkan anggraan yang sangat besar? Sanggupkah Provinsi untuk mendanainya? Menurut Firdaus, di sinilah pemahaman tentang political will itu perlu dipahami secara cermat dan cerdas. 

 

"Intinya mesti ada sinergi antara Kabupaten/kota dengan Provinsi. Ada anggaran provinsi, ada anggaran kabupaten/kota. Nah, tentunya, kebijakan penggunaaan anggaran itu harus dibicarakan dan disepakati bersama, khususnya yang terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Insha Allah, saya akan melakukan seperti itu jika diamanahkan masyarakat menjadi Gubernur nanti," ucap Firdaus.

 

Kuncinya dari semua itu, ucap Firdaus, ada pada pertumbuhan ekonomi Riau. Jika kondisi pertumbuhan ekonomi Riau yang kini merosot tajam di angka 2 persen dan tidak mampu di angkat ke angka 6 persen, maka Riau akan terus terpuruk seperti saat ini. Gizi buruk akan terus meningkat dan Riau akan tetap miskin infrastruktur.

 

"Kalau ekonomi kita tumbuh di atas rata-rata nasional, gizi buruk tidak ada, pembangunan infrastruktur menjadi mudah, karena daerah punya duit. Karena itu keinginan saya adalah bagaimana menggenjot petumbuhan ekonomi Riau sebelum kondisi empat atau lima tahun terakhir ini," kata Firdaus mengakhiri wawancaranya. (rls)