Riau

Bappeda Kampar Bahas Penanggulangan Kemiskinan

Sekretaris Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal membuka rakor penanggulangan kemiskinan sekaligus sosialisasi dan pelatihan teknis PBDT di aula Bappeda, Selasa (12/12). (Foto: Herman Jhoni)
RIAUMANDIRI.CO, KAMPAR - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar gelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan sekaligus acara sosialisasi dan pelatihan teknis Pemuktakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015. Kegiatan yang berlangsung pada 12-13 Desember 2017 itu menghadirkan narasumber Tracy Pasaribu dan Lucky Koryanto dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI, di aula Bappeda.
 
Pada kesempatan itu, Sekretaris Bappeda Afrizal, mengatakan bahwa pentingnya  upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, Bupati  telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kampar yang diketuai  Wakil Bupati Kampar.  “Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujarnya membacakan pesan tertulis dari Bupati Kampar yang berhalangan hadir.
 
Selanjutnya ia mengatakan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kampar mengalami penurunan. Menurut data BPS Kampar 2017, angka kemiskinan pada tahun 2016 berkisar 8,38 % sedangkan tahun 2015  berkisar 9,17 %. “Kita berharap dan berusaha agar angka kemiskinan Kabupaten Kampar terus diturunkan,” ujarnya.
 
Berdasar  Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015, rumah tangga miskin berjumlah 56.727 KK, sedangkan individu miskin berjumlah 229.725 jiwa. Adapun kelompok penerima manfaat dari berbagai program dan kegiatan yang di antaranya program keluarga  harapan berjumlah 12.726 KK, sedangkan ranstra (raskin) berjumlah 35.668 KK.
 
Afrizal mengatakan, pendataan fakir miskin telah diatur dengan Undang-undang Nomor 13  tahun 2011 tentang penanganan  fakir miskin.  Verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dua tahun sekali, kata Afrizal, harus dilaksanakan sebaik mungkin. “Dengan demikian kita  mempunyai data yang akurat sebagai dasar  penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
 
Beberapa program penanggulangan kemiskinan baik skala nasional maupun Kabupaten yang telah dilaksanakan antara lain,  program Simpan Pinjam Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Program Indonesia Sehat (PIS), Program Subsidi untuk Masyarakat berpendapat rendah (Raskin)/Ranstra, dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta beberapa program lainnya.
 
Di antara pokok bahasan  yang dibahas dalam agenda itu yakni; sosialisasi data  terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM), instalasi aplikasi analisis data, pelatihan teknis bedah data BDT dan analisa data BDT. 
 
Reporter  :  Herman Jhoni
Editor        :  Rico Mardianto
 


Loading...

[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Loading...

Tulis Komentar