PEKANBARU, RIAUMANDIRI.co - Pemerintah Provinsi Riau memperoleh anggaran sebesar Rp37,5 miliar untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin, melalui program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah pusat bagi 2500 unit rumah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Riau.

 

Program BSPS tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kepada masyarakat Kabupaten Kuansing, Rabu (23/8) usai pembukaan Festival pacu jalur di lapangan Limuno, Kabupaten Kuansing. Khusus untuk Kuansing, jumlah penerima BSPS sebanyak 205 warga.

 

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan M Amin, menjelaskan, program BSPS yang menggunakan aggaran APBN ini telah melalui proses yang sesuai dengan peraturan. Pengajuan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, selanjutnya diserahkan ke Gubernur untuk disampaikan ke Kementerian.

 

"Untuk tahun ini Gubernur mengajukan sebanyak 2500 unit, untuk tahap pertama diserahkan sebanyak 1.822 unit. Dan tahap kedua bulan depan kembali akan diserahkan sebanyak 678 unit. BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni, yang perlu ada perbaikan seperti, lantai, atap dinding dan lainnya," ujar Amin.

 

Dijelaskan Amin, maksud dari program bantuan stimulan perumahan swadaya ini, agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Adapun tujuannya, yakni untuk mendorong masyarakat agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya, sehingga dapat menghuni rumah yang layak di dalam lingkungan sehat dan aman.

 

"Sesuai dengan program dari pemerintah BSPS ini, mengurangi rumah kumuh di seluruh wilayah. Sehingga rumah ini nantinya menjadi sehat dan layak huni. Dan masing-masing warga menerima sebesar Rp15 juta per penerima," ungkapnya.

 

Berikut rincian jumlah penerima BSPS untuk 1822 unit tahap pertama, Kota Pekanbaru sebanyak 100 unit dengan anggaran Rp1,4 miliar, Kabupaten Indragiri Hilir 230 unit anggaran Rp3,6 miliar, Kabupaten Indragiri Hulu 195 unit anggaran Rp2,7 miliar. Kabupaten Kampar 200 unit anggaran Rp3 miliar.

 

Kabupaten Meranti185 unit anggaran Rp2,7 miliar, Kabupaten Kuansing 205 unit anggaran Rp3 miliar. Kabupaten Pelalawan 208 unit anggaran Rp2,7 miliar, dan Kabupaten Rokan Hilir 112 unit anggaran Rp1,6 miliar. 

 

Selanjutnya, Kabupaten Rokan Hulu 80 unit anggaran Rp1,1 miliar, Kabupaten Siak 190 unit dengan anggaran Rp2,7 miliar dan Kota Dumai 117 unit dengan anggaran Rp1,75 miliar. Sementara, untuk 678 unit pada tahap dua akan diserahkan kepada kabupaten/kota yang juga berhak menerimanya.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 24 Agustus 2017

 

Reporter: Nurmadi

Editor: Nandra F Piliang