PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Terbentuknya Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK) provinsi Riau, beberapa waktu lalu, diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, melalui program-program ekonomi. Ini tentunya agar tidak ada kesan `gap` (kesenjangan) lintas instansi, baik itu perbankan, lembaga pembiayaan, asuransi maupun dengan pemerintah daerah. 

 

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, Muhammad Nurdin Subandi kepada riaumandiri.co, Minggu (16/7). Dikatakannya, dengan terbentuknya gabungan dari industri keuangan baik perbankan konvensional, syariah, asuransi dan lembaga pembiayaan, dapat mendorong kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Riau.

 

Menurut Nurdin, Forum Komunikasi IJK yang diketuai oleh Irvandi Gustari tersebut diharapkan bisa membangun komunikasi yang egaliter, sehingga permasalahan keuangan di daerah dapat didiskusikan secara terus menerus. Sehingga selalu ada solusi yang ditemukan atas berbagai problem yang dihadapi di daerah terkait pembiayaan.

 

Selain itu, lanjutnya, terbentuknya forum ini juga diyakini bisa menumbuhkan industri jasa keuangan di daerah. Apalagi kepengurusan forum ini mencakup Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga jasa keuangan perwakilan seluruh asosiasi di sektor jasa keuangan, baik perbankan, IKNB, maupun pasar modal. Ini juga antara lain pimpinan bank pemerintah, bank swasta, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank syariah, perusahaan asuransi, Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan pembiayaan, dana pensiun, Pegadaian, hingga perusahaan sekuritas.

 

“Forum ini merupakan wadah bagi pelaku industri keuangan, berkoordinasi dengan baik dan berkesinambungan guna meningkatkan layanan serta kinerja industri jasa keuangan,” harapnya.

 

Dalam kesempatan yang sama pula, Sekretaris Umum FK - IJK, Refriani Roeslai sekaligus srbagai Kepala Cabang Taspen Riau, menuturkan bahwa kehadiran FK-IJK tentunya juga mendorong pertumbuhan akses keuangan terutama pelaku mikro kecil dan menengah (UMKM),seperti melalui produk layanan kredit usha skala mikro atau tabungan untuk berinvestasi dalam bentuk aset produktif. 

 

"Jadi arah pengembangan master plan sektor jasa kruanfan adalah mengoptimalisasikan guna mendukung percepatab pertumbuhan ekonomi nasional  dan daerah,"pungkasnya. 

 

Adapun bentuk sinergisitas yang dilakukan, seperti dalam hal edukasi yang dilakukan kepada masyarakat, tidak hanya diperkotaan, tetapi mencakup pedesaan, mulai dari kecamatan hingga kelurahan. 

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 17 Juli 2017

 

Reporter: Renny Rahayu

Editor: Nandra F Piliang