PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain, menegaskan akan melakukan pendalaman dalam kasus dugaan pungutan liar dan pemerasan yang dilakukan oknum pegawai Rutan Kelas IIB Sialang Bungkuk. Sebagai langkah awal, Polda Riau akan membentuk Tim Khusus untuk mengusut hal itu.

 

Hal itu dilontarkannya menanggapi permintaan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hasomonangan Laoly, usai meninjau Rutan Sialang Bungkuk, Minggu kemarin.

 

Ditegaskan Kapolda, pihaknya melakukan penyelidikan secara serius dan objektif untuk mengungkap tindakan tindakan yang dilakukan oknum rutan yang diduga melakukan pungli dan merusak birokrasi.

 

"Sesuai arahan Pak Menteri (Yasonna Laoly,red), kita akan bentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus pungli ini. Kita akan berikan sanksi pidana nantinya tunggu dulu laporan dari penyidik yang ada agar bisa ditindaklanjuti," terangnya.

 

Lebih lanjut, Kapolda Riau mengatakan tim khusus ini beranggotakan lebih kurang 170 orang dari berbagai satuan dan gabungan Polsek yang ada. Tim khusus inilah nantinya akan melakukan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus dugaan yang memicu kaburnya ratusan tahanan dari rutan.

 

Masih 178 Buron

 

Kapolda juga menegaskan kalau saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dalam upaya pengejaran tahanan yang kabur. Koordinasi tersebut dilakukan jajaran Polda yang ada di Sumatera untuk mempersempit ruang gerak para tahanan.

 

Sedangkan untuk di wilayah Riau sendiri, dirinya sudah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pengejaran, salah satunya dengan melakukan razia.

 

"Kita berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, dan Kepulauaun Riau. Ini berguna untuk mempersempit ruang gerak mereka (tahanan yang kabur,red)," sebut Irjen Pol Zulkarnain.

 

Sejauh ini, masih ada sekitar 178 orang tahanan yang masih terus diburu. Untuk menangkap mereka, Polda Riau juga telah meminta data mereka kepada penyidik yang dulunya pernah menangani perkaranya. Termasuk alamat beberapa keluarga tahanan yang masih belum tertangkap itu. Seperti diketahui, total penghuni Rutan Sialang Bungkuk yang kabur pada Jumat siang lalu, tercatat sebanyak 442 orang. 

 

Belum Hadir 

Terpisah, anggota DPRD Riau Ade Hartati Rahmat menilai, peristiwa kaburnya ratusan tahanan di Sialang Bungkuk, memberi isyarat bahwa pemerintah belum sepenuhnya hadir di tengah-tengah masyarakat. 

 

"Perbaikan kondisi di rutan sudah seharusnya dilakukan segera oleh Pemerintah Pusat dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini mengingat kapasitas rutan yang sudah tidak mencukupi," ungkap Legislator asal Kota Pekanbaru ini.

 

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPRD Riau tersebut mengatakan penghuni rutan yang melebihi kapasitas sesungguhnya menunjukan kapada bahwa masih tingginya angka kejahatan.

 

"Salah satu faktor atau malah sebagai penyebab utama tingginya angka kejahatan adalah karena adanya desakan ekonomi, dan kurangnya lapangan pekerjaan," lanjut Ade Hartati Rahmat.

 

Untuk itu, kata Ade, perlu adanya langkah kongkrit dan intervensi langsung dari Pemrov Riau dengan cara menjalankan program-program pembangunan yang bertujuan menggerakan roda ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan secara simultan dan berkesinambungan.

 

Berbicara tentang kesejahteraan, Ade menyebut hal tersebut mustahil diwujudkan apabila pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan guna menjadikan insan yang handal dan bertanggungjawab.

 

"Dan harus diprogramkan secara konsisten setiap tahunnya dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk dunia usaha," imbuh anggota Komisi E DPRD Riau yang membidangi kesejahteraan masyarakat itu.