Dana Ditarik Lagi, Ketua DPRD Rohil Sebut Pemerintah Pusat Zalim

Dana Ditarik Lagi, Ketua DPRD Rohil Sebut Pemerintah Pusat Zalim
BAGANBATU (RIAUMANDIRI.co- Meski dana dari pemerintah pusat sudah masuk ke Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), namun ditarik kembali. Selain eksekutif, legislatif juga ikut mengecam pemerintah pusat.
 
Kali ini, Ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan menyebut pemerintah pusat 'zalim' terhadap Rohil. Pasalnya, Kabupaten Rohil salah satu penghasil Migas. Menurut Nasrudin, Kabupaten Rohil bukan meminta kepada pusat tapi melainkan menuntut hak atas Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas).
 
Hal tersebut lah yang menurutnya kabupaten Rohil berbeda dengan kabupaten lain. "Pusat zalimi kita. Begitu dia (pusat) kirim uang, uangnya ditarik balek. Kata pusat salah hitung, salah hitungnya 2 kali. Menurut saya itu modus," kata Nasrudin ketika diwawancara awak media usai menghadiri acara pelantikan pengurus DPD PAN Rohil di Suzuya Bagan Batu, Rabu lalu dikutip inforohilcom.
 
Menurut Nasrudin, dari DBH Migas, Kabupaten Rohil menyumbang ke pemerintah pusat sebanyak 85 persen. Sedangkan untuk Rohil sendiri, hanya 6 persen dengan dana sebesar Rp6 Triliun. 
 
"Kami (Rohil, Red) nyumbang migas ke pusat sejak kapan? Kenapa baru sekarang (salah hitung), ini (Rohil) seperti dizalimi," kata ketua DPD II Partai Golkar kabupaten Rokan Hilir tersebut.
 
Untuk itu, pihaknya (DPRD Rohil) dan pemerintah kabupaten rencananya akan menuntut ke pusat dan mempertanyakan melalui komisi keuangan DPR RI. "Nantinya komisi itu akan memanggil ke menteri keuangan. Disana lah nanti ketemu. 
 
Karena kita DPRD tentunya kita melalui DPR RI untuk ketemu Mentri," kata ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rohil tersebut.(irc)