RENGAT (RIAUMANDIRI.co) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu mendorong agar pemerintah setempat dapat mengambil kebijakan untuk menggunakan dana tanggap darurat dari APBD 2017. Ini mengingat banyaknya kerusakan baik jalan maupun jembatan akibat banjir di kabupaten itu.

 

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhu, Adila Ansori, karena melihat kerusakan-yang terjadi akibat banjir bisa menghambat aktifitas masyarakat serta perekonomian, termasuk aktifitas persekolahan. "Jika menunggu tahun 2018 tentunya akan terlambat, karena memang infrastruktur penting dalam jalannya ekonomi masyarakat," tegasnya.

 

Meurut Adila Ansori, kebijakan cepat harus diambil pemerintah karena memang dana tersebut ada, namun tentunya sesuai dengan prosedur dalam penggunaannya. Apalagi digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang memang mendesak, apalagi di daerah yang terisolasi.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Inhu Junaidi Rahmat menyatakan bahwa dana tersebut sebelumnya berada pada Dinas Pekerjaan Umum (PU), namun tahun ini saat diajukan ke provinsi, ternyata tidak bisa dianggarkan."Akhirnya dana tersebut berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), namun tentu memerlukan proses dan kajian," ungkap Junaidi.

 

Junaidi menyatakan sepakat dengan DPRD Inhu untuk secepatnya melakukan perbaikan terhadap kerusakan infrastruktur akibat banjir. "Kita sedang melakukan koordinasi dengan pihak Pemprov Riau untuk mendapatkan dana tersebut dari provinsi, berdasarkan dari hasil peninjauan Gubernur Riau waktu ke Inhu," ungkapnya.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 14 Maret 2017

 

Reporter: Eka BP

Editor: Nandra F Piliang