Pilkada Serentak Akhir Tahun

Dewan Gesa Bahas APBD Perubahan

Dewan Gesa Bahas APBD Perubahan

PEKANBARU (HR)-Tidak hanya bagi pemerintah daerah yang bersangkutan, ajang Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di sembilan kabupaten/kota di Riau pada Desember mendatang, juga berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan di Provinsi Riau. Karena itu, DPRD Riau berencana mempercepat pembahasan APBD Riau Perubahan tahun 2015.

Diharapkan, dengan percepatan pembahasan itu, bisa mendukung terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tersebut.

Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby, dalam APBD murni Riau 2015 belum ada alokasi anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau untuk mendukung pelaksanaan Pilkada di sembilan daerah tersebut.

"Kita harus percepat pembahasan APBD Perubahan, untuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung persiapan Pilkada serentak. Ini penting karena berkaitan dengan masa depan daerah selama lima tahun ke depan," ungkap Suhardiman, akhir pekan kemarin.

Seperti dirilis sebelumnya, pada tahun 2015 ini, akan sembilan kabupaten/kota yang akan menggelar perhelatan Pilkada tersebut. Daerah tersebut adalah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Meranti, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hilir dan dan kabupaten Rokan Hulu.

Menurutnya, perlu koordinasi yang baik antara pihak terkait dalam hal ini. Khususnya antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dilanjutkannya, KPU Riau tentu memerlukan anggaran untuk mendukung Pilkada serentak tersebut. Anggaran ini diperlukan untuk  persiapan Pilkada, seperti sosialisasi UU Pilkada Baru , batalnya uji publik dan aturan lain yang harus dilakukan sebelum Pilkada dilaksanakan.

"Apalagi, dalam APBD murni sama sekali tidak ada anggaran KPU untuk Pilkada di Riau, jadi di anggaran perubahan bisa dialokasikan," terangnya.

Bila tidak ada melintang, pembahasan APBD Riau Perubahan akan dilakukan pada Mei mendatang.
"Untuk besaran anggarannya, kita minta KPU kembali mengusulkannya, paling lambat sekitar bulan Mei sudah mulai dilakukan pembahasan," pungkasnya. (rud)