Golkar Tolak Sewakan Kendaraan Politik di Pilkada

Golkar Tolak Sewakan Kendaraan Politik di Pilkada


TANJUNG PINANG (HR)-Partai Golkar memprioritaskan mengurus kadernya pada pilkada, ketimbang menyewakan kendaraan politiknya.
"Kami prioritaskan kader internal, bukan figur yang hanya me-'rental' kendaraan politik. Golkar memiliki pengalaman, tidak dapat apa-apa jika hanya di-'rental'," ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau Agustar di Tanjungpinang.
Dia mengatakan selama ini Golkar memikirkan hal itu, namun belum melaksanakannya. Di sejumlah daerah, Golkar tidak mendapat keuntungan politik setelah mengusung beberapa figur eksternal sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Kenyataan itu, mendorong Golkar untuk tidak 'merental' kendaraan politiknya, melainkan mengusung kader internal sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. "Kami tidak ingin hal serupa terjadi lagi," ujarnya.
Golkar memiliki cukup banyak kader militan yang populer. Sehingga kebijakan itu selayaknya diberlakukan pada pilkada yang diselenggarakan Desember 2015. Partai Golkar tetap bermartabat, meski kalah pada pilkada. "Kebijakan ini diberlakukan pada pilkada," ucap dia.
Terkait isu perebutan Partai Golkar pada Pilkada Bintan Desember 2015 oleh Dalmasri Syam dan Khazalik, menurutnya permasalahan itu diserahkan pada mekanisme partai. Dalmasri Syam merupakan kader internal partai, sedangkan Khazalik tidak dapat dikatakan seutuhnya 'merental' Partai Golkar.
"Khazalik itu memang seorang birokrat, tetapi dia Ketua Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kepri. SOKSI merupakan organisasi sayap Partai Golkar," ujarnya.
Sementara terkait keinginan berbagai pihak agar Ketua DPD Partai Golkar Kepri Ansar Ahmad menjadi calon gubernur Kepri mendampingi Soerya Respationo, tidak menjadi permasalahan jika hal itu terealisasi. Artinya, ada kader Golkar yang diusung pada Pilkada Kepri 2015. "Namun semua itu masih wacana politik, belum tentu terealisasi sebab masing-masing memiliki mekanisme," ujarnya.
Mekanisme yang dimaksud, Golkar Kepri hanya mengusulkan 3-5 nama kader untuk dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Begitu juga dengan Golkar Bintan harus mengusulkan 10 kader kepada pengurus DPD Partai Golkar Kepri untuk disaring menjadi 3-5 nama. "Keputusan di tangan DPP Golkar," ucapnya.(rep/dar)