PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) -  Selain di sektor investasi, belum tuntasnya Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau, juga berdampak terhadap pembangunan di daerah. Salah satunya adalah terhambatnya pembangunan jaringan transmisi listrik serta gardu induk di Bumi Lancang Kuning.

 

Kondisi ini juga membuat pusat pengatur beban listrik Sumatera yang bertempat di Riau, tak bisa dioperasikan maksimal. Karena itu, Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota diminta segera menyelesaikan RTRW tersebut.Menurut anggota Komisi A DPRD Riau, Edy Muhammad Yatim, Dewan sangat mendukung rencana dijadikannya Riau sebagai pusat pengatur beban listrik Sumatera. Karena itu, pihaknya meminta Pemprov Riau tidak membuang peluang besar tersebut.

 

“Pemerintah harus menangkap peluang ini dengan cepat. Harus diselesaikan sesegera mungkin dan jangan biarkan terlalu lama. Kita paham soal RTRW memang erat kaitannya dengan persoalan hukum. Tapi ketika sudah ada peluang dari pusat untuk penyelesaian RTRW seperti sekarang ini, kalau bisa Pemprov harus pasang badan. Karena ini jelas bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingam bersama. Masyarakat pasti akan sangat mendukung,” kata Edy, Rabu (1/2).

 

Rencana menjadikan Riau sebagai pusat kelistrikan di Sumatera, menurut Edy bukanlah tidak beralasan. Selain posisi Riau yang strategis dan berada di tengah-tengah pulau Sumatera, Riau juga minim bencana alam.  Serta termasuk kawasan aman dibanding dengan daerah lainnya di Sumatera. Dengan demikian, untuk mewujudkan rencana itu, sangat tergantung dengan sikap Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota.“Kami dapat informasi titik sambungnya dari daerah lain di Sumatera sudah selesai, misalnya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi dan juga Sumatera Barat. Tinggal kita yang menyelesaikan persiapannya,” imbuhnya.

 

Untuk menuntaskan RTRW tersebut, pemerintah daerah harus melakukan upaya khusus. Dewan sendiri, menurut Edy, sudah ada pembicaraan dengan pihak Pansus RTRW, agar diupayakan lebih cepat lagi penyelesaiannya hingga menjadi Perda nantinya.Sekretaris Komisi D DPRD Riau Asri Auzar juga mengakui, belum tuntasnya RTRW menyebabkan mandeknya pembangunan di berbagai sektor. Salah satu bidang yang dinilai fundamental adalah kelistrikan. Sebab sektor ini memiliki implikasi langsung ke sektor-sektor investasi lainnya.

 

Asri meminta Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi bersama, serta memberikan masukan dan dukungan moral kepada pihak PLN, agar bisa melaksanakan proyek tersebut dan tidak terkendala lagi dalam pelaksanaannya. Bahkan, sudah seharusnya pemerintah memberikan kemudahan perizinan serta ikut mencari jalan keluar atas persoalan di lapangan.“Di provinsi lain, semua sudah terpasang, tinggal Riau lagi. Pembangunan ini tidak menggunakan APBD, tapi APBN. Jadi ini adalah kesempatan besar, jangan sampai kita kehilangan,” harapnya.

 

Terpisah, pengamat ekonomi Universitas Riau Edyanus Herman Halim mengatakan, dijadikannya Riau sebagai pusat pengatur beban listrik di Sumatera akan menjadi peluang untuk peningkatan perekonomian di Riau.Karena ketika kebutuhan listrik memadai, maka hal ini akan memberikan dampak terhadap lancarnya investasi ke Riau, semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dampak lainnya.“Jika listrik di seluruh daerah Riau sudah aman, dan tidak kekurangan lagi, maka investasi juga  akan lancar. Selama ini investor masih tidak bisa masuk karena belum ada listrik yang mencukupi.

 

Mudah-mudahan ini akan menjadi pendorong utama perekonomian di daerah Riau nantinya,” katanya.
Sedangkan terkait RTRW, Edyanus menilai seharusnya tidak perlu terjadi bila pemerintah memiliki political will."Harus ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah. Lagipula, hingga sekarang tidak ada kepastian kapan RTRW itu disahkan. Bila kondisinya terus begini. Maka, siap-siap sajalah kita gigit jari dengan berbagai peluang yang sudah ada di depan mata.