Pekanbaru

Penanganan Gepeng Harus Serius, Pemko Butuh Bantuan Pemprov Riau

Penanganan Gepeng Harus Serius

PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Pekanbaru, seperti keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Pekanbaru torgolong kurang maksimal. Pasalnya, hingga kini keberadaan gepeng di Pekanbaru, belum terperdayakan maksimal.Kondisi ini, disebakan juga minimnya anggaran. Seperti diketahui tahun 2017 ini saja, anggaran shelter hanya Rp400 juta. Dikhawatirkan, jumlah anggaran ini untuk penampungan rumah shelter dan biaya operasionalnya, selama setahun tidak mencukupi.

 


Bahkan nasibnya bisa saja sama dengan tahun 2016 lalu, sejak Bulan Agus tus, shelter stop beroperasi. Penyebabnya karena krisis keuangan, sama dengan kon disi APBD tahun 2017 ini.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Marlis Kasim meminta Dinas Sosial (Dinsos), perlu mencarikan solusi agar bagaimana tahun ini keberadaan gepeng dapat dibenahi.

Loading...

 

"Perlu solusi, agar dengan keterbatasan anggaran tersebut gepeng tetap dapat dibenahi, kita usulkan koordinasi antara Dinsos Pemprov Riau dengan Pemko, agar bisa membantu masalah PMKS ini. Sebab, Kota Pekanbaru ini merupakan ibukota Provinsi Riau, yang notabene-nya merupakan wajah Bumi Lancang Kuning," Kata Marlis, Rabu (25/2).

 


Dikatakan Politisi PKB ini, masalah sosial ini tentunya perlu difikirkan bersama, maka itu Dinsos selaku Satker yang menangani masalah ini, harus pro-aktif."Apalagi belakangan ma salah PMKS seperti gepeng, anak telantar, penyandang cacat, termasuk anak-anak punk marak lagi di beberapa simpang lampu merah, itu yang kita lihat," sebutnya.

 


Seperti pantauan, keberadaa gepeng, kerap terlihat di sejumlah titik, seperti di persimpagan SKA, Simpang Empat Arengka, lampu merah Jalan Diponegoro dan lampu merah depan Kantor Gubernur Riau Jalan Sudirman.Lebih lanjut kata Marlis, penanganan PMKS ini bisa diantisipasi dan bisa berangsur diperkecil gerak lingkupnya dengan melakukan terobosan seperti yang dilakukan daerah lain seperti Sumbar, di Kota Payakumbuh, Sumbar.

 

 

Dalam kunjungan kerja Komisi III belum lama ini, legislator melihat bahwa Pemerintah setempat membuat terobosan penanganan PMKS ini, dengan melibatkan TNI. Mereka yang sudah ditangkap, dibina di TNI untuk beberapa waktu lamanya, hingga mereka mandiri."Merka dibina mulai dari mental, disiplin, latihan kader hingga kemandirian. Sehingga saat gepeng ini keluar dari latihan di TNI, tidak mau lagi turun ke jalan menjadi gepeng. Mereka berswakarya dan menciptakan lapangan kerja secara kecil-kecilan. Ini perlu di tiru.

 

 

 


Loading...

[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Loading...

Tulis Komentar