JAKARTA (RIAUMANDIRI.CO) - Meski sektor pariwisata menjadi program prioritas Pemkab Siak, namun peningkatan mutu dan kualitas birokrasi juga hal penting yang tak boleh diabaikan. Upaya ini ternyata membuahkan hasil, dimana Pemkab Siak merupakan kabupaten/kota satu-satunya dari Provinsi Riau yang meraih kategori B untuk penilaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Reformasi dan Birokrasi (RB).

 

Penghargaan sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang terbaik di Riau itu, diterima langsung Bupati Siak H Syamsuar dari Menteri PAN-RB Azman Abnur di Jakarta, Rabu (25/1) pagi.

 

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, pelayanan publik harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk mendukung itu, pola rekrutmen sumber daya manusia (SDM) Aparat Sipil Negara (ASN) ke depan tidak lagi bersifat massal dan harus terpola dengan jelas. Misalnya melalui sekolah kedinasan khusus dan universitas terakreditasi dan dengan IPK cumlaude. Selain itu juga tetap akan ada jalur khusus bagi atlet berprestasi serta penyandang disabilitas.

 

"Pelayanan publik pada intinya harus beorientasi pada hasil. Karena itu saya tekankan, penilaian kinerja ini harus riil yang tidak boleh terkontaminasi," sebut mantan Anggota DPR RI itu.

 

Bupati Siak H Syamsuar mengucapan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. "Ke depan mari kita tingkatkan akselerasi kinerja dan sinergi agar terus lebih baik," kata Syamsuar, usai acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah Sumatera, Banten dan Jawa Barat tersebut.

 

Dia menyebutkan, kendati tahun 2016 lalu Kabupaten Siak juga menerima hasil evaluasi kinerja berkategori B di Kota Yogyakarta, Bupati Siak dua periode itu tidak berpuas diri.

 

"Semua SKPD harus mampu melakukan perubahan, bagi yang tak mampu akan kita ganti. Pekerjaan administrasi ini kan tak mesti diulang-ulang terus. Saya pikir ini menyangkut kemauan dan kemampuan mereka saja," sebut Syam.

 

"Saya tadi tanya Kepala Bappeda, kenapa kita belum bisa sampai pada penilaian BB. Ternyata penilaian hanya baru dilakukan terhadap empat SKPD yang menjadi sampel. Ke depan saya ingin semua SKPD harus bagus, sehingga siapapun yang melakukan penilaian terhadap SKPD mana saja kualitas kinerja kita dijamin baik," tambahnya.

 

Tampak sejumlah kepala daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.(grc/ara)