PEKANBARU (HR)-Haluan Riau menerima tamu istimewa, yakni Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Prof Dr Farouk Muhammad, yang datang berkunjung Jumat (20/2).

Saat berdialog, Farouk menyorot sejumlah permasalahan yang terjadi di Bumi Lancang Kuning. Termasuk di antaranya rencana mewujudkan Kota Duri di Kabupaten Bengkalis, yang kembali bergelora. Farouk juga menyatakan kesiapannya membantu proses pembentukan Kota Duri tersebut.

Tidak hanya itu, Guru Besar Universitas Indonesia ini, juga menyampaikan komitmennya untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Riau. Menurutnya, hal itu merupakan komitmen seluruh anggota DPD RI dalam rangka mendukung pembangunan di daerah.  Kedatangan Farouk Muhammad didampingi anggota DPD RI Dapil Riau yang juga Koordinator Forum MD2 (MPR, DPR, DPD), Gafar Usman. Keduanya disambut Direktur Operasional Haluan Riau, H Dheni Kurnia yang juga Ketua PWI Riau, Pemimpin Redaksi Moh Moralis, Pemimpin Perusahaan Ajiz Nurjaman, Manajer HRD Andri Suryaningsih, Dewan Redaksi Djufri Hasan Basri, Manajer Iklan Muhardi Yance, Manajer Penagihan Yandes Maksus, Redaktur Pelaksana Doni Rahim, Kordinator Liputan Elpi Alkhairi, dan Sekretaris Redaksi Widya Ayuni.

Dalam pertemuan kemarin, terjadi perbincangan santai dan penuh keakraban. Perbincangan  membahas berbagai persoalan teraktual mulai dari tingkat nasional dan hingga yang terjadi di Riau. Pertemuan itu dimanfaatkan pria yang juga pernah menjabat Gubernur Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan guru besar Universitas Indonesia (UI) ini untuk menampung aspirasi. Tidak itu saja, Farouk juga menyatakan kesiapannya memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat pusat.

Menurut Dheni Kurnia, ada sejumlah permasalahan di bidang pemerintahan yang terjadi di Riau. Kasus hukum yang menjerat Gubri nonaktif Annas Maamun, juga berimbas terhadap penggunaan dana APBD Riau tahun 2014. Di mana sisa anggaran lebih (Silpa) mencapai hampir 50 persen dari total dana yang tersedia.

"Saat ini, dana APBD Riau 2015 sebesar Rp11,2 triliun belum bisa terpakai karena terkendala administrasi. Akibatnya, ada beberapa kegiatan masyarakat belum berjalan karena bergantung dana APBD. Harus diakui, APBD berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Kalau APBD tidak jalan, cukup banyak sektor perekonomian masyarakat yang tersendat," terang Dheni.

Dheni juga menyingggung sika Pemprov Riau, yang sejauh ini terkesan belum menghargai para wakil Riau di pusat. Salah satu indikasinya, ketika mereka datang ke Riau, tidak ada penyambutan dan penghargaan layaknya seorang pejabat negara. "Padahal, sebagai wakil rakyat mereka berjuang ke pusat dan Pejabat tinggi negara mereka memiliki hak protokeler," beber Dheni.

Sedangkan Pemred Haluan Riau, Moralis menyebutkan, kedatangan Farouk Muhammad merupakan tamu istimewa. Karena itu, pihaknya berharap banyak informasi terbaru terkait permasalahan negara dan khususnya Riau yang bisa diperjuangkan di pusat. "Termasuk sikap DPD RI terkait konflik KPK versus Polri," ujarnya.

Pertama di Riau
Menanggapi hal itu, Farouk mengatakan rasa bahagianya bisa berkunjung ke Haluan Riau. Sebab, kunjungan ini merupakan kunjungan pertamanya ke media massa di Riau. "Ternyata saya tidak salah pilih, Haluan Riau punya sejarah panjang, media berbobot dan berkualitas," ujarnya.

Dikatakan, kunjungan kerja DPD RI ke media bertujuan bagaimana meningkatkan kerja sama terutama terkait pertukaran informasi. Untuk tingkat media lokal, DPD sudah menyusun beberapa program, dengan harapan kerja sama dengan media terus meningkat.

"Meskipun fungsi DPD  tidak sama sepenuhnya dengan DPR, kita ikut memperjuangkan dan meningkatkan kesepahaman alokasi anggaran desa. Ini salah satu poin yang diperjuangkan DPD," terangnya.

Menurutnya, DPD juga menyampaikan kepada bupati dan walikota, kalau ada permasalahan tolong disampaikan kepada DPD supaya dapat diperjuangkan ke tingkat pusat. "Namun, kebanyakan mereka masih memandang DPD sebelah mata," terangnya.

Farouk juga menyampaikan rasa prihatinnya terhadap apa yang terjadi di Riau saat ini. "Ternyata tidak hanya silpa APBD 2014 hampir 50 persen. Saya kaget APBD Riau belum jalan, baru tahu ini," terangnya.

Dikatakan, ada sejumlah permasalahan di Riau yang telah ditangani DPD. Seperti kasus lahan PTPN V dengan warga. Begitu juga dengan permasalahan lahan PT Tunggal Prakasa Plantation di Indragiri Hulu. "Untuk masalah ini, kita sudah hubungi kepala daerahnya. Kita juga bantu mediasi dengan kementerian terkait," jelasnya.

Mantan Kapolda NTB dan Maluku ini menambahkan, DPD juga sudah mengingatkan pemerintah pusat untuk memperhatikan fluktuasi minyak dunia. "Karena ini juga berdampak terhadap daerah penghasil seperti Riau. Karena Riau juga bergantung dari DBH minyak bumi," terangnya lagi.

Selain itu, tambahnya, DPD juga menyorot kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang hingga kini masih terjadi di Riau. "Ini memang bencana alam. Tapi karhutla tidak terlepas dari tangan individu, masyarakat, perusahaan dan korporasi juga saya duga," sebutnya.

Sedangkan terkait kisruh KPK vs Polri, Farouk menilai, kebijakan yang dikelurakan Presiden Jokowi sudah tepat dengan menunjuk Plt pimpinan KPK. Menurutnya, langkah ini cukup jitu  sebagai upaya penyelamatan KPK. "Saya dukung keputusan Jokowi," tegasnya.

Kota Duri
Sedangkan Djufri Hasan Basri, dalam kesempatan itu menyampaikan permasalahan aspirasi pemekaran Kota Duri. Ia berharap, DPD ikut memperjuangkan karena ini kepentingan otonomi daerah yang juga menjadi tugas DPD.

"Padahal, semuanya sudah memenuhi persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk. Itu sudah disahkan DPRD dan Gubernur Riau. Tinggal kepala daerah yang terkesan selalu memiliki alasan untuk mengjhalangi pemekaran," terangnya.

Menyikapi hal itu, Farouk mengatakan, pihaknya siap membantu dalam proses di pusat. Menurutnya, pada dasarnya DPD dibentuk memang untuk membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di daerah-daerah.

Sementara Pemimpin Perusahaan Haluan Riau, Ajiz Nurjaman menyampaikan agar DPD RI memperjuangkan mengatasi Pekanbaru menjadi sarang imigran gelap. "Karena Pekanbaru menjadi sarang dan terbanyak kedua, setelah Balikpapan, " katanya.

Menanggapi ini, Farouk mengaku, aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan DPD RI untuk diperjuangkan di tingkat pusat. (rud)