Padang (RIAUMANDIRI.co) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) masih belum menerima data alokasi beras keluarga pra-sejahtera (rastra) untuk daerah itu sehingga penyalurannya pada 2017 juga belum bisa dilaksanakan.

 

"Kami masih menunggu data alokasi dari Kementerian Sosial RI. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada," kata Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumbar, Wardarusmen di Padang, Senin (16/1).

 

Ia mengatakan data alokasi 2017 kemungkinan akan berbeda dari 2016, karena mempergunakan Basis Data Terpadu dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2015."Rastra tahun 2016 menggunakan Basis Data Terpadu 2011, sementara untuk 2017 mempergunakan Basis Data Terpadu 2015," jelasnya.

 

Ia menerangkan saat ini kabupaten dan kota telah mendesak untuk penyaluran rastra Januari 2017 agar masyarakat miskin pada masing-masing daerah bisa mendapatkan bantuan sejak awal tahun. Namun karena data alokasi belum sampai, hal itu belum bisa dilaksanakan.

 

Wardarusmen mengatakan pada tahun 2016 penyaluran rastra juga sedikit terlambat, baru bisa direalisasikan pada Februari karena sejumlah persoalan administrasi.

Sementara itu Kepala Bagian Bina Usaha Biro Perekonomian Sumbar, Azrizal mengatakan pada tahun ini akan ada ujicoba penggunaan Kartu Bantuan Pangan sebagai pengembangan program rastra. Khusus untuk Sumbar, ujicoba dilaksanakan di Kota Padang. "Secara nasional ada 44 daerah yang jadi percontohan. Untuk Sumbar jatuh pada Padang," terangnya.

 

Konsepnya menurut dia masyarakat pra sejahtera yang memiliki kartu bisa menukarkannya dengan beras, telur atau kebutuhan pokok lainnya.

 

Dengan mekanisme ini masyarakat bisa mendapatkan nutrisi lebih berimbang tidak saja karbohidrat tetapi juga protein.

 

Kepala Bulog Divre Sumbar, Benhur Ngkaimi tidak dapat dihubungi terkait ketersediaan beras program rastra di daerah itu.(ant)