TEMBILAHAN (riaumandiri.co)-Puluhan tokoh pergerakan, aktifis pemuda dan mahasiswa duduk bersama, Ahad (8/1) membahas persoalan penghentian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Diantara tokoh pergerakan, aktifis dan pemuda ini yang hadir dalam pertemuan ini digelar di halaman Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Inhil Jalan Sungai Beringin Tembilahan, diantaranya dari Yayasan Inhil Peduli, Komunitas Peduli Anak (KOMPAK) dan organisasi HMI, GMNI, DPM UNISI dan organisasi lainnya.

Dari pertemuan ini mencuat keresahan bersama terkait distopnya pelayanan Jamkesda oleh Pemkab Inhil, sehingga memicu terganggunya pelayanan kesehatan bagi kalangan fakir miskin dan tidak mampu di Kabupaten Inhil.

"Kita tentu saja mempertanyakan Pemkab Inhil terlalu tergesa-gesa untuk menghentikan pelayanan Jamkesda, padahal masih ada daerah lain, seperti Kabupaten Gowa yang justru menolak kerjasama dengan BPJS," tegas Muhammad Guntur dari Komunitas Jendela Kita.

Rustam Evendi dari DPM UNISI menegaskan, Pemkab Inhil seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan dihentikannya Jamkesda untuk segera diintegrasikan dengan BPJS-PBI.

"Sehingga saat ini, masyarakat yang selama ini dapat pelayanan kesehatan dari Jamkesda menjadi terhalang mendapatkan pelayanan kesehatan di RS," katanya. Apalagi, bagi mereka yang selama ini belum atau tidak terdata kedalam program Jamkesda atau BPJS-PBI.

Para peserta lain dalam pertemuan ini mengingatkan, seharusnya Pemkab Inhil mempertimbangkan dengan komprehensif, apakah menggunakan Jamkesda ke BPJS-PBI lebih murah atau justru membebani APBD Inhil. Termasuk keluhan pelayanan kesehatan yang didapat peserta BPJS selama ini.

Pertemuan ini menyepakati akan digelar aksi turun ke jalan untuk mengkritisi dan mempertanyakan penghentian pelayanan Jamkesda kepada pihak terkait, terutama Pemkab Inhil. Aksi itu akan digelar pada Rabu (10/1) lusa.

Dewan Bicara
Sebelumnya, terkait dengan informasi penghapusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) oleh Pemerintah Daerah, membuat anggota DPRD Inhil angkat bicara.

"Kita apresiasi langkah Pemda untuk mengupayakan KIS dan BPJS sebagai pengganti Jamkesda, akan tetapi kita harus pula memberikan solusi khususnya terhadap masyarakat miskin yang sakit secara mendadak," kata Anggota DPRD Inhil, Andi Rusli, Beberapa waktu lalu.

Andi Rusli mengungkapkan, dihapuskannya Jamkesda dan digantikan dengan kartu BPJS dan KIS menjadi kerisauan bagi masyarakat karena Jamkesda merupakan kartu andalan bagi masyarakat saat berobat dan dinilai sangat efesien. Selain itu, masyarakat juga merasa sangat terbantu serta menjadi suatu kenyamanan bagi penggunanya.

"Di tahun 2017 ini sepertinya hati masyarakat sedikit tersentak. Kartu yang biasa diandalkan oleh masyarakat ketika berobat akan dihilangkan," ungkapnya.

Lebih lanjut Andi Rusli menyampaikan, tidak diberlakukannya Jamkesda pada tahun 2017 ini akan menjadi pukulan telak terhadap masyarakat miskin.

Terkait dengan hal ini pula, banyak masyarakat kesalkan keputusan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap rakyat.
Andi menambahkan, langkah yang diambil pemerintah pada dasarnya baik karena akan merubah ke arah yang berlevel lebih tinggi, namun perlu digaris bawahi pengurusan kartu tersebut tidak seindah Jamkesda.

"Jika menuruti KIS dan BPJS maka saya nilai masyarakat kurang tertolong," tegasnya.

Tingginya keprihatinan Dewan asal Selatan ini terhadap masyarakat miskin tidak setengah-setengah, ia siap kawal permasalahan ini sampai masyarakat miskin memiliki jaminan ketika sakit ada pegangan yang ditawarkan pemerintah tanpa harus melego harta yang ada.

"Saya tekadkan akan kawal terus permasalahan ini sampai masyarakat kita mendapatkan haknya. Apapun namanya yang ditawarkan pemerintah yang jelas simpel, bisa dipergunakan dan diterima oleh pihak rumah sakit, konkret cepat dan siap pakai," jelasnya.(rtc/ant)