UJUNGBATU(HR)-Camat Ujungbatju Kabupaten Rohul T Fauzan Tambusai meminta kepada perangkat desa melakukan pemetaan terhadap kebun-kebun masyarakat. Hal ini untuk memudahkan pembayaran PBB.

Demikian disampaikannya dalam rapat yang digelar Jumat (13/2) sore. Dijelaskan Fauzan Bupati Rokan Hulu Achmad telah menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Kecamatan Ujungbatu di tahun 2015 sebesar Rp.900 juta.

Untuk mencapai penerimaan tersebut, Camat Ujungbatu membuat strategi dengan menghitung seluruh kebun masyarakat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang sudah ditentukan.

Sesuai dengan hal tersebut pihaknya telah memanggil seluruh kepala desa dan lurah se Kecamatan Ujungbatu untuk melakukan koordinasi. Pada rapat tersebut diminta kepada seluruh kepala desa dan lurah agar bekerja sama dengan perangkat desa untuk melakukan pendataan seluruh kebun-kebun masyarakat yang punya potensi.

"Pendataan yang mereka lakukan adalah per RT. Dari situ akan ditentukan NJOP terhadap harga tanah sesuai dengan letak lokasi tanah tersebut," katanya.

Fauzan juga menyampaikan untuk pembayaran PBB akan disesuaikan dengan harga tanah saat ini. "Seperti tanah di pinggir jalan tidak sama dengan harga tanah di pedalama," ungkapnya lagi.

Namun kendalanya saat ini adalah belum adanya cetak blangko untuk pengurusan PBB di kecamatan. Selain itu saat ini masih menunggu juklak dan juknis untuk pelaksanaan penerimaan PBB tersebut.(adv/hms)

Demikian disampaikannya dalam rapat yang digelar Jumat (13/2) sore. Dijelaskan Fauzan Bupati Rokan Hulu Achmad telah menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Kecamatan Ujungbatu di tahun 2015 sebesar Rp.900 juta.

Untuk mencapai penerimaan tersebut, Camat Ujungbatu membuat strategi dengan menghitung seluruh kebun masyarakat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang sudah ditentukan.

Sesuai dengan hal tersebut pihaknya telah memanggil seluruh kepala desa dan lurah se Kecamatan Ujungbatu untuk melakukan koordinasi. Pada rapat tersebut diminta kepada seluruh kepala desa dan lurah agar bekerja sama dengan perangkat desa untuk melakukan pendataan seluruh kebun-kebun masyarakat yang punya potensi.

"Pendataan yang mereka lakukan adalah per RT. Dari situ akan ditentukan NJOP terhadap harga tanah sesuai dengan letak lokasi tanah tersebut," katanya.

Fauzan juga menyampaikan untuk pembayaran PBB akan disesuaikan dengan harga tanah saat ini. "Seperti tanah di pinggir jalan tidak sama dengan harga tanah di pedalama," ungkapnya lagi.

Namun kendalanya saat ini adalah belum adanya cetak blangko untuk pengurusan PBB di kecamatan. Selain itu saat ini masih menunggu juklak dan juknis untuk pelaksanaan penerimaan PBB tersebut.(adv/hms)