PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Dalam upaya memenuhi rasio elektrifikasi bagi masyarakat, Pemprov Riau melakukan penandatanganan MoU dengan PT PLN (Persero) WRKR untuk membangun sarana infrastruktur kelistrikan dan sinergisitas penghematan energi hingga ke seluruh kabupaten dan kota..

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dengan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR), Feby Joko Priharto dalam acara Rapat Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Riau, Rabu (2/11) di Hotel Jatra, Pekanbaru. Dalam kesempatan itu, Gubri mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar melakukan penghematan listrik jika tidak digunakan.

Pemprov Begitu pula bagi seluruh kantor di lingkungan SKPD provinsi Riau dan kabupaten/kota.Hal ini juga bertujuan untuk menghemat anggaran pembayaran listrik. "Sudah saatnya kita melakukan hemat energy" imbaunya.

Lanjutnya, kerjasama yang dilakukan ini memang sudah tepat. Karena kebutuhan listrik ini untuk jangka panjang. Apalagi kondisi alam saat ini yang tidak bisa diprediksi. Upaya penghematan ini tidak hanya sebatas di lingkungan perkantoran saja. Namun juga bagi seluruh masyarakat juga diimbau untuk terus melakukan penghematan energy listrik jika tidak digunakan.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, penghematan penggunaan listrik dilakukan melalui sistem Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO) yang bakal diintegrasikan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Namun saat ini upaya, katanya, peningkatan infrastruktur kelistrikan pihak PLN mengalami kendala. Antara lain, pembebasan lahan, pembangunan tiang, jaringan listrik dan travo di 12 lokasi yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Tambahnya, untuk membangun infrastruktur kelistrikan ini, harus adanya sinergisitas, kerjasama, saling memberikan informasi antara pemprov, pemkab dan pihak PLN itu sendiri. Dan tidak tertutup kemungkinan bagi BUMD dan pihak swasta untuk melakukan pengusahaan sarana kelistrikan.

Namun tetap ini semua dilakukan dengan sistem skema bisnis "be to be". "Artinya sistem pengusahaan listrik ini secara prioritas dilakukan oleh pihak PLN. Dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh setiap BUMD yang ada di seluruh kabupaten dan kota juga bagi pihak swasta," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, GM PLN WRKR melalui Manager SDM dan Umum, Dwi Suryo Abdullah mengatakan, pihak PLN sangat menyambut baik kerjasama atau MoU ini dalam rangka merealisasikan pembangunan infrastruktur tenaga kelistrikan di Riau.

Khususnya dari sistem transimisi 150 KV menuju gardu-gardu induk yang direncakan hampir seluruh kabupaten kota harus memiliki gardu induk.

Hal ini sesuai usulan RUPTL pada tahun 2017 ada penambahan GI sebanyak 16 gardu induk dan 7-9 GI. sehingga dengan mou tersebut menambah utk bersama pemda mulai dari masalah perizinan sampai dengan permasalahan pembebasan lahan, dalam pemasangan tapak tower yang dilakukan oleh PLN,"pungkasnya.***